Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir, menggelar kegiatan reses di wilayah Nunukan dan berdialog langsung dengan masyarakat, Minggu (17/05/2026).
Pertemuan tersebut didominasi kehadiran kaum ibu dari berbagai majelis taklim serta pengurus yayasan sosial dan keagamaan.
Dalam suasana akrab, para peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, pendidikan anak, hingga pengembangan usaha kecil.
Nasir mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, sehingga aspirasi mereka perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Para ibu yang paling merasakan dampak kenaikan harga dan kebutuhan pendidikan anak. Karena itu suara mereka harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (20/05/2026).
Isu yang paling banyak disampaikan adalah kebutuhan dukungan bagi pelaku UMKM rumahan.
Banyak peserta mengaku sudah menjalankan usaha kecil seperti kuliner, kerajinan, hingga jasa, namun masih terbentur keterbatasan modal, peralatan, serta minimnya pelatihan usaha.
Masyarakat berharap pemerintah lebih aktif memberikan pendampingan, bantuan sarana usaha, hingga akses pembiayaan agar usaha kecil dapat berkembang dan memberi kontribusi pada ekonomi keluarga.
Tak hanya itu, persoalan legalitas usaha juga menjadi perhatian.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku belum memahami proses pengurusan izin usaha maupun sertifikasi halal yang kini menjadi syarat penting untuk memperluas pasar.
Menanggapi hal tersebut, Nasir mendorong dinas terkait untuk lebih proaktif melakukan pembinaan langsung di lapangan.
“Pendampingan tidak cukup menunggu masyarakat datang ke kantor. Harus ada jemput bola, termasuk membantu proses perizinan, pelatihan, hingga akses bantuan,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, kaum ibu juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok.
Mereka berharap pemerintah lebih rutin menggelar pasar murah dan memperkuat pengawasan harga di lapangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain ekonomi, persoalan pendidikan anak turut menjadi sorotan.
Banyak warga mengaku belum mendapatkan informasi memadai terkait program beasiswa yang tersedia.
Nasir menilai hal itu menjadi catatan penting agar akses pendidikan tidak terhambat karena kurangnya informasi.
“Program beasiswa harus benar-benar menjangkau masyarakat bawah. Anak-anak daerah tidak boleh kehilangan kesempatan hanya karena tidak tahu adanya bantuan pendidikan,” pungkasnya.
Kegiatan reses ditutup dengan penyerahan bantuan beras kepada peserta sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Para ibu tampak antusias karena dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
