Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Aspirasi terkait tidak beroperasinya kembali rute kapal laut langsung Tarakan–Surabaya menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, yang digelar di Kota Tarakan, Senin (18/05/2026).
Keluhan tersebut mengemuka dari ratusan warga yang hadir, khususnya komunitas warga Jawa yang selama ini mengandalkan jalur laut untuk perjalanan ke Surabaya.
Supa’ad mengatakan, persoalan rute kapal ini bukan isu baru karena hampir selalu muncul setiap dirinya bertemu masyarakat.
Ia menilai kebutuhan transportasi laut murah masih sangat penting bagi warga, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Setiap kali saya bertemu warga, pertanyaan yang muncul hampir selalu sama: kapan kapal Tarakan–Surabaya kembali ada. Ini bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan masyarakat,” kata Supa’ad kepada MataKaltara.com, Selasa (19/05/2026).
Agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung, Supa’ad menghadirkan pihak operator dan otoritas pelabuhan, yakni perwakilan PT Pelni dan KSOP Kelas III Tarakan dalam forum reses tersebut.
Menurutnya, langkah menghadirkan pihak terkait dilakukan agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.
“Seringkali masyarakat menganggap anggota dewan tahu segalanya. Padahal persoalan teknis seperti ini harus dijelaskan langsung oleh ahlinya agar tidak menimbulkan salah persepsi,” ujarnya.
Keluhan warga disampaikan Sekretaris Paguyuban Keluarga Warga Jawa (Pakuwaja) Kota Tarakan, Mas Eka.
Ia menuturkan ketiadaan kapal langsung membuat biaya perjalanan melonjak karena masyarakat harus beralih ke pesawat.
“Harga tiket pesawat bisa hampir Rp3 juta per orang. Bagi keluarga dengan empat atau lima anggota, tentu sangat berat. Akibatnya banyak yang menunda pulang kampung bertahun-tahun,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan pengalaman salah satu warga yang mencoba jalur alternatif melalui Tanjung Selor dan Balikpapan demi mencari tiket kapal lebih murah, namun akhirnya harus menanggung biaya tambahan karena tiket habis saat tiba di pelabuhan.
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Pelni Tarakan, Ferdy Ronny Masengi, menjelaskan bahwa penentuan trayek kapal sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Pelni, kata dia, hanya menjalankan penugasan sesuai rute yang telah ditetapkan.
Ia menyebut, pertimbangan utama belum dibukanya kembali rute langsung Tarakan–Surabaya adalah rendahnya tingkat keterisian penumpang pada perjalanan lanjutan menuju Surabaya dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini menjadi perhatian karena operasional kapal menggunakan subsidi negara.
Meski demikian, Pelni membuka peluang agar rute tersebut dapat diusulkan kembali melalui skema tambahan trayek pada periode tertentu seperti Lebaran, libur sekolah, serta Natal dan Tahun Baru.
Menanggapi peluang tersebut, Supa’ad menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat.
Ia mendorong sinergi pemerintah daerah dan wakil rakyat di DPR RI agar usulan rute Tarakan–Surabaya dapat diperjuangkan secara resmi.
“Ini aspirasi nyata masyarakat. Kita akan dorong bersama agar minimal bisa dibuka pada momen-momen tertentu. Yang penting ada solusi agar masyarakat tidak terus terbebani biaya perjalanan,” pungkasnya.
