Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – DPRD Nunukan berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti konflik antara masyarakat adat Dayak Tenggalan dengan perusahaan perkebunan PT Nunukan Bara Sukses (NBS).
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang mempertemukan perwakilan masyarakat, kuasa hukum, dan pihak perusahaan.
Dalam forum itu, anggota dewan menilai persoalan yang berlangsung bertahun-tahun belum menemukan titik terang.
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai konflik tersebut mencerminkan ketimpangan relasi antara masyarakat lokal dan perusahaan.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin persoalan yang menyangkut hak masyarakat adat dibiarkan tanpa kepastian.
“Kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut. DPRD perlu mengambil langkah serius agar ada kejelasan penyelesaian,” kata Mansur kepada MataKaltara.com, Kamis (14/05/2026).
Pihak perusahaan melalui perwakilannya menyatakan manajemen baru masih mempelajari berbagai aspek yang menjadi tuntutan masyarakat.
Mereka mengakui adanya kendala internal perusahaan yang turut memengaruhi proses komunikasi dan pengambilan keputusan.
Meski demikian, DPRD menilai proses penyelesaian harus segera dipercepat.
Pembentukan Pansus disebut sebagai langkah strategis untuk menelaah persoalan secara menyeluruh, termasuk aspek hukum, perjanjian, hingga dampak sosial yang timbul.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan menyampaikan bahwa Pansus nantinya akan mengumpulkan data, meminta keterangan berbagai pihak, serta merumuskan rekomendasi penyelesaian.
Tidak menutup kemungkinan rekomendasi tersebut akan menyentuh evaluasi operasional perusahaan jika ditemukan pelanggaran.
DPRD berharap pembentukan Pansus dapat menjadi jalan keluar yang adil bagi semua pihak serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Nunukan.
