Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, memanfaatkan masa reses persidangan III tahun sidang 2025–2026 untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat DPC PKS Kecamatan Nunukan, Senin (29/06/2026), persoalan tingginya harga LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi hingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi menjadi perhatian utama.
Reses yang berlangsung di penghujung masa persidangan tersebut dihadiri warga dari berbagai kalangan. Beragam persoalan disampaikan secara langsung kepada Arpiah sebagai wakil rakyat, mulai dari kebutuhan bantuan masyarakat hingga persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok.
Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga adalah tingginya harga LPG 3 kg bersubsidi. Masyarakat mengaku harus membeli gas melon dengan harga mencapai sekitar Rp70 ribu per tabung, jauh di atas harga yang diharapkan. Selain itu, warga juga menilai distribusi LPG bersubsidi masih belum berjalan optimal sehingga pasokan sering sulit diperoleh.
Menanggapi hal tersebut, Arpiah memastikan aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti melalui DPRD.
Menurutnya, persoalan LPG bersubsidi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius.
“Kami akan cek langsung ke lapangan. Nanti saya sampaikan informasi ini kepada Komisi II DPRD Nunukan untuk segera ditindaklanjuti, baik terkait harga maupun proses distribusinya,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Senin (29/06/2026).
Politisi PKS itu, menegaskan fungsi reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan kami perjuangkan sesuai kewenangan DPRD. Kami ingin persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain persoalan LPG, warga juga mengusulkan bantuan seragam bagi pengurus Rumah Keluarga Indonesia (RKI).
Menanggapi usulan tersebut, Arpiah menjelaskan bahwa bantuan itu telah masuk dalam rencana, namun realisasinya masih harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Sudah ada dalam perencanaan saya, tetapi masih membutuhkan proses. Banyak kebutuhan lain yang juga harus diprioritaskan sehingga pengadaan baju seragam masih dalam tahap perencanaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arpiah juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini sedang dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menekankan pentingnya memberikan data yang benar dan sesuai kondisi riil agar pemerintah memiliki dasar yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data hasil sensus tidak hanya menjadi arsip statistik, tetapi menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, menyusun program, hingga mengalokasikan anggaran bagi masyarakat.
“Kami mengetuk anggaran berdasarkan data BPS. Data tersebut membantu masyarakat mendapatkan haknya secara tepat. Karena itu, DPRD Nunukan akan menyusun program dan pembahasan anggaran dengan menyesuaikan hasil pendataan BPS melalui Badan Anggaran DPRD,” ungkapnya.
Arpiah mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas sensus.
Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap masyarakat tidak hanya aktif menyampaikan aspirasi saat reses, tetapi juga berpartisipasi dalam setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menyukseskan Sensus Ekonomi.
“Kalau datanya akurat, program pemerintah juga akan lebih tepat sasaran. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang sebenarnya. Ini untuk kepentingan kita bersama,” pungkasnya.
