Nunukan

Reses DPRD Nunukan Ungkap Persoalan Warga, Mulai dari PMI Ilegal dan Krisis Air Bersih hingga Kebutuhan Pokok

×

Reses DPRD Nunukan Ungkap Persoalan Warga, Mulai dari PMI Ilegal dan Krisis Air Bersih hingga Kebutuhan Pokok

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Reses Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, di Kelurahan Nunukan Selatan tak sekadar menjadi agenda serap aspirasi, di Jalan Pattimura Kelurahan Nunukan Selatan, Jumat (26/06/2026) malam.

Forum tersebut menjelma menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.

Di hadapan warga RT 03, RT 04, dan RT 05, keluhan demi keluhan disampaikan secara terbuka. Mulai dari persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, mahalnya harga kebutuhan pokok, distribusi LPG subsidi 3 kilogram, keterbatasan layanan air bersih, hingga akses pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengatakan seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebagai catatan hasil reses.

Menurutnya, setiap usulan akan dipilah berdasarkan kewenangan masing-masing instansi, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran bersama DPRD.

“Semua aspirasi masyarakat kami tampung. Yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat akan kami dorong melalui instansi terkait, sedangkan yang membutuhkan dukungan anggaran akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBD,” kata Fajrul kepada MataKaltara.com, Selasa (30/06/2026).

Andi menilai persoalan yang disampaikan masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak terhadap pemerataan pembangunan, terutama di kawasan permukiman yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.

Karena itu, ia sengaja menghadirkan BP3MI Kalimantan Utara, PDAM Nunukan, Kantor Pajak, BPS, dan pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan sekaligus solusi awal atas persoalan yang mereka hadapi.

Menurutnya, pola reses seperti ini jauh lebih efektif karena tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga membuka ruang koordinasi lintas instansi sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.

“Harapan kami, masyarakat tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Politisi Nasdem itu, menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap suara masyarakat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.

“Bapak dan Ibu jangan sungkan menyampaikan persoalan. Justru tugas kami adalah mendengar, memperjuangkan, dan mengawal agar kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Di akhir kegiatan, ia mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara warga, pemerintah, dan DPRD menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page