Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Melemahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan petani, khususnya petani swadaya yang bergantung pada hasil panen sawit sebagai sumber penghasilan utama keluarga.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Utara Periode I Juni 2026 yang digelar di Tarakan, Rabu (03/06/2026).
Dalam forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan sektor perkebunan sawit membahas perkembangan harga dan tantangan yang sedang dihadapi industri sawit nasional maupun daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menilai penurunan harga yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, petani merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketika terjadi gejolak harga di sektor perkebunan.
“Ketika harga turun, petani langsung merasakan dampaknya. Sementara biaya untuk merawat kebun tidak ikut turun. Harga pupuk masih tinggi, biaya tenaga kerja meningkat, dan ongkos pengangkutan hasil panen juga terus bertambah,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (03/06/2026).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar petani swadaya tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap fluktuasi harga pasar.
Berbeda dengan kebun plasma yang umumnya memiliki pola kemitraan dengan perusahaan, petani swadaya sering kali menghadapi kondisi pasar secara langsung tanpa kepastian harga maupun pembeli.
Karena itu, Nasir meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas sektor sawit, terutama dalam melindungi kepentingan petani.
Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit perlu diperkuat, khususnya terkait proses sortasi dan penerimaan buah dari petani.
Ia menegaskan jangan sampai kebijakan internal perusahaan justru semakin mempersempit ruang bagi petani untuk mendapatkan harga yang layak.
“Kita ingin ada keseimbangan. Perusahaan harus tetap berjalan, tetapi petani juga harus mendapatkan perlindungan. Jangan sampai mereka menjadi pihak yang terus menanggung dampak setiap kali terjadi gejolak pasar,” ujarnya.
Selain itu, Nasir mendorong agar program kemitraan antara perusahaan dan petani diperluas.
Menurutnya, kemitraan yang sehat dapat membantu meningkatkan kualitas produksi, memperkuat posisi tawar petani, sekaligus memberikan kepastian pasar terhadap hasil panen masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor perkebunan sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kalimantan Utara.
Ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari usaha perkebunan sehingga kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Jangan sampai petani yang selama ini menjadi tulang punggung produksi sawit justru menjadi kelompok yang paling dirugikan. Pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait harus bersama-sama mencari solusi agar kesejahteraan petani tetap terjaga,” jelasnya.
Nasir berharap kondisi pasar sawit dapat segera membaik dan berbagai kebijakan yang sedang berproses di tingkat nasional tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Ia menegaskan DPRD Kalimantan Utara akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor perkebunan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Petani membutuhkan kepastian. Mereka harus bisa merasakan manfaat dari sektor sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
