Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Persoalan distribusi BBM di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam rapat gabungan bersama mitra kerja, Senin (11/05/2026), anggota DPRD Moh Saleh menyoroti kondisi Nunukan yang hingga kini belum memiliki SPBU resmi.
Menurutnya, masyarakat Nunukan saat ini masih sepenuhnya bergantung pada APMS untuk memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Nunukan ini wilayah strategis, pintu gerbang perbatasan. Aktivitas masyarakat sangat tinggi, baik transportasi laut, darat, maupun kegiatan ekonomi lintas negara. Tetapi sampai sekarang belum memiliki SPBU resmi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi,” kata Saleh kepada MataKaltara.com, Rabu (13/05/2026).
Ia menilai ketergantungan terhadap APMS menyebabkan distribusi BBM tidak stabil dan sangat terbatas.
Ketika pasokan terlambat atau terganggu, masyarakat langsung merasakan dampaknya melalui antrean panjang hingga kelangkaan.
“Kalau hanya mengandalkan APMS, kapasitasnya terbatas. Begitu terjadi keterlambatan pasokan, masyarakat langsung antre panjang. Ini berulang terus setiap tahun,” ujarnya.
Moh Saleh menegaskan DPRD meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan SPBU di Nunukan serta membantu percepatan proses perizinannya bersama Pertamina.
“Kami minta pemprov hadir memberikan dukungan konkret, baik dari sisi regulasi, koordinasi, maupun percepatan perizinan. Jangan sampai pembangunan SPBU terhambat karena birokrasi,” ucapnya.
Ia juga menilai keberadaan SPBU resmi akan berdampak besar terhadap stabilitas harga dan distribusi BBM di wilayah perbatasan.
“Kalau SPBU sudah ada, distribusi akan lebih tertib, pengawasan lebih mudah, dan masyarakat tidak lagi tergantung pada penyalur terbatas,” pungkasnya.
