DPRD Kaltara

Serahkan Rekomendasi LKPj 2025, DPRD Kaltara Dorong Program Tepat Sasaran

×

Serahkan Rekomendasi LKPj 2025, DPRD Kaltara Dorong Program Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Senin (11/05/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua Muhammad Nasir dan Wakil Ketua Muddain.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian, menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.

“Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan komprehensif DPRD untuk memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Dino kepada MataKaltara.com, Senin (11/05/2026).

DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, pemerataan sarana pendidikan, penguatan sektor pertanian, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan turut menjadi perhatian utama.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Achmad Djufrie menegaskan bahwa rekomendasi DPRD tidak boleh hanya menjadi dokumen formal semata, melainkan harus dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Rekomendasi DPRD diharapkan menjadi arah kebijakan yang konkret agar pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page