Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan temuan langsung di lapangan, sehingga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (11/05/2026).
Rapat paripurna turut didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Wakil Ketua DPRD Muddain, serta dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD menyerahkan 21 poin rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan tata kelola pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2025.
Achmad Djufrie menekankan, catatan dan masukan DPRD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rangkuman aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan kerja, pengawasan, serta peninjauan langsung ke berbagai wilayah.
“Semua rekomendasi ini lahir dari kondisi nyata di lapangan. Kami melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga tindak lanjut dari pemerintah sangat diperlukan,” kata Achmad kepada MataKaltara.com, Selasa (12/05/2026).
Ia menjelaskan, beberapa sektor yang menjadi sorotan meliputi pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pengawasan proyek fisik, hingga optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Salah satu catatan penting DPRD adalah proyek pembangunan sekolah yang hingga kini belum tuntas.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menghambat akses pendidikan masyarakat.
“Masih ada pembangunan sekolah yang berlarut-larut. Ini harus segera dituntaskan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus LKPj DPRD, Dino Andrian, menambahkan bahwa DPRD mendorong percepatan pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan pendanaan pemerintah pusat.
Selain infrastruktur, DPRD juga meminta peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, penguatan sektor pertanian, pemerataan sarana pendidikan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
