Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat audiensi bersama PKBI untuk membahas penguatan program kesehatan reproduksi, kependudukan, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI di Kalimantan Utara, Senin (04/05/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah.
Ia menilai kehadiran organisasi masyarakat sipil seperti PKBI sangat strategis dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi.
“Wilayah perbatasan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan keluarga harus menjadi prioritas bersama,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Rabu (06/05/2026).
Ketua PKBI Nasional, Ichsan Malik, menjelaskan bahwa organisasi yang telah berdiri sejak 1957 itu berencana menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah ke-26 dalam struktur PKBI secara nasional.
Menurutnya, pembentukan kepengurusan daerah akan menjadi langkah penting agar program lebih mandiri dan tepat sasaran.
“Selama ini kegiatan PKBI di wilayah Kaltara, khususnya Tarakan, masih berada di bawah koordinasi PKBI Kalimantan Timur. Dengan terbentuknya kepengurusan mandiri, jangkauan program akan lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” jelasnya.
Ichsan menegaskan, PKBI mengusung konsep keluarga bertanggung jawab melalui lima dimensi utama, yakni kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan.
“Kami tidak hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi tentang kualitas hidup keluarga secara menyeluruh,” pungkasnya.
DPRD Kaltara menyambut positif rencana tersebut dan berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tenaga kesehatan dapat memperkuat layanan kesehatan reproduksi di Kaltara.
