Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Persoalan konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar dalam pembangunan sektor perkebunan di Kalimantan Utara.
DPRD Kaltara ingin persoalan tersebut mendapat penanganan lebih serius melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, setelah Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rapat paripurna, Senin (09/11/2026).
Nasir menegaskan, konflik lahan tidak boleh terus berulang seiring masuk dan berkembangnya investasi perkebunan. Perusahaan harus memastikan kegiatan usahanya tidak mengabaikan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan dengan tanah ulayat.
“Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan. Kita mendukung investasi, tetapi hak masyarakat harus dihormati dan dilindungi,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan penguasaan lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus diselesaikan sejak awal. Ketidakjelasan penggunaan lahan dan lemahnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat berpotensi memicu perselisihan yang merugikan kedua belah pihak.
Karena itu, Ranperda yang terdiri atas 17 bab dan 89 pasal tersebut memuat ketentuan mengenai penggunaan lahan, penghormatan terhadap hak masyarakat, hingga mekanisme penyelesaian konflik perkebunan.
Nasir menjelaskan, Pasal 7 sampai Pasal 12 mengatur penggunaan lahan, termasuk mekanisme musyawarah atas tanah ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara utuh.
Sementara itu, Pasal 67 sampai Pasal 70 secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan konflik perkebunan melalui koordinasi, musyawarah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai kewenangan.
“Konflik harus dicegah sejak awal. Perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunannya,” ujarnya.
Ia berharap ketentuan tersebut dapat menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perkebunan, termasuk memastikan penyelesaian persoalan lahan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Nasir juga mengingatkan, persetujuan Ranperda di tingkat DPRD belum menjadi akhir dari pekerjaan. Setelah memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, regulasi tersebut harus segera ditetapkan dan diikuti langkah implementasi.
“Jangan sampai Perda hanya bagus di atas kertas. Ketika sudah berlaku, harus ada tindakan nyata. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan mendapatkan penyelesaian ketika haknya dirugikan,” imbuhnya.
Ia menekankan, pembangunan perkebunan di Kaltara harus memberikan kepastian bagi investor tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita ingin investasi berjalan, ekonomi tumbuh, tetapi konflik lahan tidak terus diwariskan. Perkebunan harus membawa kesejahteraan, bukan menjadi sumber persoalan baru bagi masyarakat,” pungkasnya.
