Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pertumbuhan investasi perkebunan di Kalimantan Utara harus diikuti peningkatan kesejahteraan petani. DPRD Kaltara mengingatkan agar ekspansi perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit, tidak hanya memperbesar keuntungan korporasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pembangunan perkebunan harus menempatkan petani sebagai bagian penting dalam rantai ekonomi sektor tersebut.
Menurutnya, perusahaan yang semakin berkembang semestinya mampu mendorong kehidupan petani menjadi lebih baik. Jangan sampai investasi terus tumbuh, sementara petani swadaya masih bergulat dengan persoalan modal, produktivitas hingga akses pemasaran.
“Investasi harus kita dukung, perusahaan juga harus berkembang. Tetapi jangan sampai perusahaan semakin besar, sementara petani di sekitarnya masih kesulitan. Perkebunan yang maju seharusnya melahirkan petani yang semakin sejahtera,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Peringatan tersebut disampaikan setelah DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian Nasir adalah pengaturan fasilitasi kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 11, sesuai ketentuan dan kondisi yang berlaku.
Baginya, ketentuan kemitraan harus benar-benar dijalankan, bukan berhenti sebagai kewajiban administratif perusahaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pelaksanaannya agar masyarakat memperoleh manfaat sesuai ketentuan.
Nasir menilai petani swadaya masih menghadapi persoalan mendasar yang memengaruhi kemampuan mereka bersaing. Keterbatasan modal, produktivitas yang belum optimal, akses pasar dan rendahnya posisi tawar menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
“Petani swadaya merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka sering menghadapi keterbatasan modal, produktivitas, akses pasar, dan rendahnya daya tawar. Karena itu, keberadaan Perda ini nantinya harus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani agar mereka tidak terus berada pada posisi lemah dalam hubungan ekonomi dengan perusahaan perkebunan.
Menurut Nasir, pemerintah daerah harus memastikan kemitraan berjalan secara transparan dan memberikan manfaat kepada petani. Pengawasan menjadi penting agar ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi tidak hanya bagus di atas kertas.
Ia berharap Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan nantinya mampu mengubah pola pembangunan perkebunan di Kaltara, sehingga pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Jangan sampai kita hanya berhasil melahirkan Perda, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan perkebunan bukan hanya luas lahannya atau besarnya investasi, melainkan juga meningkatnya kesejahteraan petani,” pungkasnya.
