Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Besarnya investasi perusahaan perkebunan di Kalimantan Utara harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan petani. DPRD Kaltara mengingatkan agar pertumbuhan usaha perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani swadaya.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa kemajuan sektor perkebunan harus dibangun dengan hubungan yang seimbang antara perusahaan dan masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi perhatiannya dalam Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengaturan fasilitasi kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, sesuai ketentuan dan kondisi yang diatur.
Nasir menilai ketentuan kemitraan tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya. Sebab, keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas usaha yang berjalan di wilayah mereka.
“Jangan sampai kita berhasil menarik investasi besar, tetapi petani kecil tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Investasi, hilirisasi, dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa petani swadaya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan modal, produktivitas, akses pasar hingga rendahnya posisi tawar dalam rantai perdagangan hasil perkebunan.
Kondisi tersebut membuat penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar mereka memiliki kemampuan lebih baik dalam mengembangkan usaha dan menghadapi persaingan.
“Petani swadaya merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka sering menghadapi keterbatasan modal, produktivitas, akses pasar, dan rendahnya daya tawar. Karena itu, keberadaan Perda ini nantinya harus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani,” ujarnya.
Menurut Nasir, pemerintah daerah tidak cukup hanya mendorong masuknya investasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan juga harus dilakukan agar kewajiban perusahaan benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Ia menilai penguatan kemitraan perlu diikuti pembinaan petani, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pemasaran. Dengan begitu, petani memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan tidak terus berada pada posisi yang lemah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna, Senin (09/11/2026).
Ranperda yang terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal tersebut memuat sejumlah pengaturan terkait kegiatan usaha perkebunan, kemitraan, tanggung jawab perusahaan, hilirisasi, perlindungan masyarakat hingga keberlanjutan lingkungan.
Nasir berharap regulasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pembangunan perkebunan memberikan manfaat yang lebih merata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan perkebunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau luas lahan yang dikelola perusahaan. Kesejahteraan petani dan kemampuan masyarakat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi perkebunan juga harus menjadi perhatian.
“Perkebunan yang maju seharusnya melahirkan petani yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
