Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Utara telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Namun, regulasi yang terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal tersebut masih harus melewati tahapan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bersama itu dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (09/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan setuju, meskipun sejumlah catatan disampaikan untuk menjadi bahan penguatan substansi regulasi.
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, mengatakan penyusunan Ranperda tersebut telah melalui pembahasan intensif antara pansus dan pemerintah daerah. Prosesnya juga telah melewati tahapan harmonisasi serta fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Komarudin menegaskan, regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap pembangunan sektor perkebunan di Kaltara. Pengembangan investasi harus berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Regulasi ini disusun untuk menghadirkan keseimbangan antara kepentingan investasi, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Kita berharap seluruh ketentuan yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” kata Komarudin kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Dengan komposisi 17 BAB dan 89 pasal, Ranperda tersebut memuat berbagai pengaturan strategis terkait pembangunan perkebunan berkelanjutan. Substansinya diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pengelolaan sektor perkebunan agar lebih tertata.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Meski demikian, persetujuan politik di tingkat daerah belum membuat Ranperda otomatis berlaku sebagai Perda.
Setelah disetujui bersama DPRD dan pemerintah provinsi, dokumen Ranperda masih harus diproses melalui registrasi di Kemendagri. Selanjutnya, regulasi ditetapkan gubernur dan diundangkan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, berharap proses administrasi tersebut dapat segera dituntaskan agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mengatur pembangunan perkebunan.
Ia mengingatkan, tantangan berikutnya justru terletak pada pelaksanaan regulasi setelah resmi diundangkan. Sebab, keberadaan Perda harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah dalam menjalankan ketentuan yang telah disepakati.
Pengawasan terhadap perusahaan, pelaksanaan kemitraan, pemberdayaan petani hingga perlindungan lingkungan menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian dalam implementasinya.
