Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja mencapai Rp1,42 triliun. Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan penyesuaian fiskal yang berpotensi menimbulkan kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri, saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (09/11/2026).
Dalam rancangan awal yang diajukan kepada DPRD, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.396.877.915.096,24. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.421.877.915.096,24, sehingga terdapat defisit sebesar Rp25 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama.
Dari sisi pendapatan, struktur keuangan Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,276 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya ditargetkan sekitar Rp110,26 miliar.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp10,22 miliar.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat PAD melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi daerah tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Bupati Irwan Sabri menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menjamin pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki konektivitas wilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan transfer pusat, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Senin (09/11/2026).
Potensi Kesenjangan Pendanaan Rp200 MiliarTantangan fiskal semakin terlihat setelah adanya perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan pencermatan awal, pendapatan daerah setelah penyesuaian diproyeksikan mencapai Rp1.407.042.493.096,24 atau meningkat sekitar Rp10,16 miliar dibandingkan angka pendapatan dalam RAPBD awal.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak serta-merta memberikan ruang fiskal yang lebih besar. Perubahan komposisi dana transfer, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, turut memengaruhi peruntukan anggaran serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Di sisi lain, hasil identifikasi kebutuhan dalam skenario penyesuaian menunjukkan proyeksi kebutuhan belanja mencapai Rp1.607.042.493.096,24. Angka tersebut lebih tinggi sekitar Rp185,16 miliar dibandingkan rencana belanja dalam RAPBD awal.
Jika kedua proyeksi tersebut diperhitungkan, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
Meski demikian, Bupati Irwan menegaskan bahwa angka penyesuaian tersebut masih merupakan informasi perkembangan fiskal dan bahan pencermatan awal, bukan pengganti struktur RAPBD yang telah disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna.
Penetapan akhir pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap akan mengikuti mekanisme pembahasan serta persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Nunukan akan melakukan penelaahan dan rasionalisasi kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, mempertajam program prioritas, serta meningkatkan efisiensi belanja operasional.
Pemerintah juga memastikan bahwa belanja wajib, pelayanan dasar, kewajiban terhadap pihak ketiga, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Peluang Pembiayaan Alternatif DikajiSelain melakukan rasionalisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mulai mencermati kemungkinan alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk menjajaki skema pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bukan bank.
Penjajakan tersebut dapat dilakukan melalui skema reguler maupun skema penugasan apabila tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu aspek yang turut dikaji adalah posisi kewajiban transfer atau kurang bayar pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kepastian dasar hukum, besaran, waktu penerimaan, serta kelayakannya dalam struktur pembiayaan.
Namun, Bupati menegaskan bahwa penjajakan tersebut belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman maupun kepastian adanya penerimaan pembiayaan.
Setiap opsi pembiayaan harus melalui kajian cermat dengan mempertimbangkan legalitas, kemampuan pembayaran kembali, pembatasan fiskal, analisis risiko, serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dari sisi belanja, RAPBD 2027 dirancang dalam empat kelompok utama. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp1,109 triliun, disusul belanja modal sebesar Rp186,83 miliar, belanja transfer Rp115,80 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Belanja modal terutama diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mendapat alokasi sekitar Rp150,51 miliar.
Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara mendalam, objektif, dan konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang sehat, kredibel, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Penyesuaian yang diperlukan harus dirumuskan secara transparan, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
