Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pembangunan perkebunan di Kalimantan Utara tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan luas lahan yang dikelola perusahaan. Perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi bagian utama dari setiap aktivitas usaha perkebunan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyusul persetujuan bersama Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (09/11/2026).
Nasir menilai, investasi perkebunan memang memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh ditempatkan di atas hak masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.
“Perkebunan harus maju, tetapi kemajuan itu tidak boleh mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Hak warga harus dihormati, sementara lingkungan harus tetap dijaga,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Ranperda yang terdiri atas 17 bab dan 89 pasal tersebut telah memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari penggunaan lahan, perlindungan masyarakat, kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pengendalian kerusakan lingkungan.
Salah satu perhatian utama adalah penghormatan terhadap hak masyarakat setempat, termasuk masyarakat hukum adat dalam penggunaan tanah ulayat.
Nasir menekankan, aktivitas perusahaan perkebunan harus dibangun di atas kesepahaman dengan masyarakat. Mekanisme musyawarah dan persetujuan yang sesuai ketentuan hukum harus menjadi perhatian sebelum penggunaan tanah dilakukan.
Selain perlindungan masyarakat, aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.Ranperda mengatur pencegahan pembakaran lahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta rehabilitasi dan konservasi tanah dan air.
Menurut Nasir, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Jangan sampai kegiatan perkebunan menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
“Keberlanjutan bukan hanya soal keuntungan hari ini. Tanah, air, dan lingkungan harus tetap terjaga. Jangan sampai generasi mendatang justru menanggung dampak kerusakan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan agar keberadaan investasi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Nasir berharap pemerintah provinsi tidak berhenti pada penetapan regulasi, tetapi memastikan seluruh ketentuan dapat diterapkan melalui pengawasan yang konsisten.
“Perda ini harus menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. Jangan hanya masyarakat yang dituntut memenuhi aturan, sementara tanggung jawab perusahaan tidak diawasi,” jelasnya.
Ranperda tersebut selanjutnya akan menjalani proses penerbitan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
Nasir berharap setelah resmi berlaku, regulasi tersebut mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan.
“Ukuran keberhasilan Perda ini adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Hak warga terlindungi, petani semakin sejahtera, konflik dapat diminimalkan, dan lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya.
