Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50 persen dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurut Nasir, daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar pelaku ekonominya merupakan UMKM, nelayan, petani, pekebun, dan pembudidaya rumput laut yang masih sangat bergantung pada akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“Kebijakan moneter memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi pemerintah juga perlu memastikan masyarakat perbatasan tetap mendapatkan ruang untuk berkembang. Jangan sampai kenaikan suku bunga justru membuat pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh modal,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (12/06/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga biasanya akan diikuti dengan meningkatnya biaya kredit yang harus ditanggung masyarakat dan pelaku usaha.
Kondisi tersebut berpotensi menekan ekspansi usaha, memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, bahkan mengurangi daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Nasir mengusulkan lima langkah strategis yang dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan.
Langkah pertama adalah memperluas akses pembiayaan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema pembiayaan bersubsidi bagi UMKM, petani, nelayan, serta pembudidaya rumput laut.
Langkah Kedua, memperkuat program bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas tanpa terlalu bergantung pada kredit komersial.
Langkah Ketiga, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti rumput laut, hasil perikanan, dan kelapa sawit guna meningkatkan nilai tambah yang diterima masyarakat.
Langkah Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas usaha masyarakat, mulai dari jalan usaha tani, pelabuhan perikanan, pasar rakyat hingga fasilitas distribusi barang yang dapat menekan biaya logistik.
Langkah kelima adalah memperkuat perdagangan lintas batas yang legal dan produktif agar roda perekonomian masyarakat perbatasan tetap bergerak meskipun akses pembiayaan mengalami pengetatan.
Karena itu, Nasir menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Selain akses permodalan, ia juga mendorong penguatan program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Nasir menekankan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar di sektor perikanan, budidaya rumput laut, pertanian, dan perkebunan.
Oleh sebab itu, upaya hilirisasi harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memberikan keuntungan lebih besar.
“Kalau hilirisasi berjalan baik, maka masyarakat akan memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu cara agar ekonomi daerah tetap kuat meski menghadapi tekanan dari kebijakan suku bunga yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi di kawasan perbatasan.
Menurutnya, jalan produksi, pelabuhan perikanan, pasar rakyat, hingga sarana distribusi harus terus diperkuat agar biaya logistik dapat ditekan dan daya saing produk lokal semakin meningkat.
Tak kalah penting, Nasir meminta pemerintah terus memperkuat perdagangan lintas batas yang legal dan produktif.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Nunukan memiliki peluang besar untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi nasional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kita ingin ekonomi daerah tetap tumbuh, UMKM tetap bergerak, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkasnya.
Nasir optimistis, dengan dukungan pembiayaan yang memadai, penguatan sektor produktif, percepatan hilirisasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perekonomian Nunukan dan Kalimantan Utara akan tetap mampu tumbuh di tengah tantangan ekonomi global.
