Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (20/07/2026).
Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan agar kebijakan anggaran tahun depan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, mengatakan penyusunan KUA-PPAS harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh daerah pemilihan (dapil) secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal. Pemerataan pembangunan di setiap dapil harus menjadi prioritas,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Selasa (21/07/2026).
Selain pemerataan, Arpiah juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antarkawasan.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap pemerintah daerah mampu menyusun program pembangunan secara tepat sasaran dengan mengedepankan asas keadilan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.
Dalam kesempatan itu, Arpiah turut mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian di antaranya penyediaan air bersih, layanan kelistrikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kebutuhan dasar tersebut merupakan layanan yang secara langsung dirasakan masyarakat sehingga harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Arpiah juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan Embung Lapri yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Ia berharap penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secepatnya agar keberadaan embung benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Di sektor transportasi, Arpiah mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Beberapa pelabuhan yang disebutkan antara lain Pelabuhan Sei Jepun, Pelabuhan Mantikas, Pelabuhan Bambangan, serta pelabuhan lainnya yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan fasilitas pelabuhan akan mendukung kelancaran arus orang maupun barang, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan perbatasan.
Melalui pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan. Dengan begitu, arah pembangunan Kabupaten Nunukan ke depan tidak hanya berfokus pada pemerataan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
