Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Sejumlah anggota DPRD Nunukan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bandung pada Selasa (14/04/2026).
Salah satu sasaran kunker yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah yakni mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Pertemuan itu untuk menggali praktik yang ada, sekaligus melakukan studi tiru Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak dan strategi percepatan menuju Kota Layak Anak.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius DPRD Nunukan untuk mempercepat lahirnya kebijakan yang lebih konkret dan berdampak.
“Persoalan perempuan dan anak masih sangat kompleks. Kasus kekerasan masih terjadi, ketimpangan akses layanan masih terasa, dan sistem perlindungan belum sepenuhnya terintegrasi. Karena itu, kami datang belajar langsung dari daerah yang sudah memiliki pengalaman dan praktik baik,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (15/04/2026).
Ia menilai, keberhasilan Bandung dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak tidak lepas dari kuatnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat hingga komunitas.
“Kami melihat bahwa kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Tidak bisa hanya satu instansi bekerja sendiri. Harus ada sistem terpadu, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, DPRD Nunukan menyoroti pentingnya penguatan regulasi daerah sebagai payung hukum yang mampu menjawab tantangan di lapangan.
“Studi tiru Perda Perlindungan Anak menjadi salah satu fokus utama. Kami ingin memastikan regulasi yang nantinya lahir benar-benar responsif gender, berpihak pada korban, dan bisa diimplementasikan secara nyata,” jelasnya.
Selain itu, program peningkatan kualitas perempuan juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemberdayaan perempuan harus berjalan seiring dengan perlindungan anak.
“Ketika perempuan berdaya, maka ketahanan keluarga juga akan semakin kuat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penanganan permasalahan anak tidak bisa dilakukan secara parsial.
Diperlukan sistem layanan terpadu yang mampu merespons cepat setiap kasus yang muncul.
“Kami ingin membangun sistem yang lebih sigap, lebih cepat, dan lebih ramah korban. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan maksimal, karena mereka adalah generasi masa depan daerah,” tuturnya.
Dia berharap kunker ini menjadi pintu awal kolaborasi lintas daerah dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan.
“Harapan kami, sepulang dari kunjungan ini akan lahir langkah nyata. Bukan hanya wacana, tetapi kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
