Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komitmen memperjuangkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara terus ditunjukkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir.
Dalam kunjungan silaturahim bersama anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Rahmawati, Nasir secara khusus menyampaikan aspirasi terkait perlunya perluasan program sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Utara.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/06/2026), itu turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain, Ladullah, Moh. Nafis, dan Komarudin.
Berbagai isu strategis daerah dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pendidikan hingga pengembangan badan usaha milik daerah.
Dalam forum tersebut, Muhammad Nasir menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di wilayah perbatasan.
Namun di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam memperoleh sertifikasi halal.
Menurut Nasir, sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap program sertifikasi halal terus diperluas dan diprioritaskan bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Semakin banyak UMKM yang tersertifikasi, semakin besar peluang mereka berkembang dan menembus pasar yang lebih luas,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Sabtu (13/06/2026).
Ia menjelaskan, banyak produk UMKM di Kalimantan Utara sebenarnya memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.
Namun keterbatasan akses informasi, pendampingan, serta biaya pengurusan sertifikasi sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil.
Karena itu, Nasir berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih melalui program pendampingan dan bantuan sertifikasi halal bagi UMKM, sehingga pelaku usaha lokal dapat berkembang dan naik kelas.
“Ketika UMKM berkembang, maka akan lahir lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat meningkat, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Ini bukan hanya soal legalitas produk, tetapi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Selain menyampaikan aspirasi terkait UMKM, rombongan DPRD Kaltara juga membawa sejumlah usulan strategis lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain mengusulkan penguatan peran BUMD Migas Kaltara Jaya melalui kerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan jaringan Pertashop di Kalimantan Utara.
Sementara itu, Komarudin menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Utara yang dapat memperoleh bantuan pendidikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rahmawati menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kaltara.
Ia menilai berbagai usulan yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan di daerah perbatasan.
“Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan bersama. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan kepada kementerian maupun lembaga terkait sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
