Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali arah pembangunan daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi, pemerataan kesejahteraan masyarakat dinilai harus tetap menjadi prioritas.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, mengatakan kemajuan yang telah dicapai Kaltara patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, maupun peningkatan aktivitas industri.
Menurutnya, pembangunan harus mampu membuka lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Empat belas tahun adalah usia yang masih muda bagi sebuah provinsi. Kita patut bersyukur karena banyak perkembangan dan kemajuan yang sudah dicapai. Tetapi, capaian tersebut harus menjadi modal untuk melangkah lebih jauh, terutama memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara merata,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Sabtu (24/10/2026).
Politisi PKS itu, menilai Kaltara memiliki potensi sumber daya alam dan posisi geografis strategis yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, energi, perdagangan hingga industri pengolahan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Memberi Manfaat Lebih Luas
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kaltara pada triwulan II 2026 tumbuh 4,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,09 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan II tercatat Rp42,47 triliun.
Bagi Nasir, angka tersebut menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan tersebut terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, investasi besar perlu membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal serta memberikan ruang bagi UMKM, koperasi dan pengusaha daerah untuk terlibat dalam rantai pasok industri.
“Kita tentu mendukung investasi yang masuk ke Kaltara. Namun, yang perlu terus kita dorong adalah bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja, kemitraan usaha hingga peningkatan pendapatan keluarga,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama dunia usaha dapat memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang.
Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
Hilirisasi Rumput Laut Jadi Peluang Besar
Nasir secara khusus menyoroti potensi rumput laut yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Nunukan. Menurutnya, potensi produksi yang besar harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar nilai ekonomi yang dihasilkan semakin tinggi.
Selama ini, rumput laut menjadi sumber penghidupan bagi banyak pembudidaya di kawasan pesisir. Karena itu, penguatan sektor tersebut dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas produksi, kepastian pasar, pengolahan hingga pemasaran.
Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri telah mendorong penguatan tata kelola rumput laut melalui koordinasi lintas instansi untuk mendukung stabilitas usaha dan pengelolaan komoditas dari hulu hingga hilir.
“Kita sudah memiliki bahan baku dan masyarakat yang berpengalaman dalam usaha budidaya rumput laut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi ini dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi daerah,” jelasnya.
Ia berharap pengembangan industri pengolahan dapat membuka peluang produksi karaginan, agar-agar dan berbagai produk turunan lainnya.
Menurutnya, kehadiran industri tersebut berpotensi memperluas pasar bagi pembudidaya, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan maupun jasa pendukung.
“Jangan sampai kita hanya kuat dalam produksi bahan baku, tetapi nilai tambah terbesarnya justru dinikmati daerah lain. Hilirisasi perlu kita perjuangkan agar manfaat ekonomi semakin banyak tinggal di Kaltara,” ucapnya.
Pembangunan Perbatasan Tidak Boleh Tertinggal
Selain sektor ekonomi, Nasir menilai pemerataan pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda penting dalam perjalanan Kaltara sebagai provinsi perbatasan.
Ia menyoroti kebutuhan jalan, jembatan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dapat meningkatkan biaya distribusi barang, menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan membatasi peluang usaha di daerah terpencil.
Karena itu, ia mendorong agar perencanaan pembangunan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi.
“Kaltara adalah provinsi perbatasan. Pembangunan di Krayan, pedalaman Malinau, Sebuku, Sembakung dan wilayah terpencil lainnya harus menjadi perhatian bersama. Pemerataan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” imbuhnya.
Nasir juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur kelistrikan di Kaltara. Ia berharap program tersebut dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
PLBN Sebatik Diharapkan Menggerakkan Ekonomi Lokal
Nasir turut menaruh perhatian terhadap optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.
Menurutnya, optimalisasi pelayanan lintas batas berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar perdagangan resmi dan meningkatkan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan.
Namun, ia menegaskan bahwa operasionalisasi fasilitas tersebut harus didukung koordinasi antar lembaga serta penyelesaian persyaratan administratif dan kesepakatan yang diperlukan.
“Kita berharap PLBN Sebatik dapat berfungsi optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini harus mampu mendukung pelayanan lintas batas yang tertib sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan perbatasan harus berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur pendukung dan penguatan usaha masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan PLBN tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal.
Kesejahteraan Masyarakat Menjadi Ukuran Keberhasilan
Nasir menilai capaian pembangunan Kaltara perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari perkembangan kemiskinan, kesempatan kerja dan kualitas pelayanan publik.
Ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus terus dilanjutkan melalui program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar setiap program pembangunan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi, investasi dan berbagai prestasi yang diraih tentu patut kita apresiasi. Tetapi, keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin mudahnya warga mendapatkan pelayanan dasar,” tuturnya.
Sebagai anggota DPRD, Nasir mengatakan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan perlu dijalankan secara beriringan demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya
Mengusung semangat HUT ke-14 Kaltara, “Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya”, Nasir berharap pembangunan daerah semakin mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesempatan.
Menurutnya, kemajuan industri dan perdagangan perlu berjalan bersama dengan penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan petani dan nelayan serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut.
“Kita memiliki potensi besar untuk membawa Kaltara semakin maju. Yang perlu terus kita jaga adalah sinergi dan komitmen agar potensi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Nasir berharap usia ke-14 Kaltara menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Selamat Hari Jadi ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Kaltara semakin maju, ekonominya semakin kuat, pembangunan semakin merata dan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pedalaman serta perbatasan, semakin sejahtera dan berdaya,” pungkasnya.
