Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara didorong keluar dari ketergantungan sebagai daerah penghasil bahan mentah sektor perkebunan. Potensi komoditas, khususnya kelapa sawit, dinilai harus diikuti pengembangan industri pengolahan agar nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, dan manfaat investasi dapat dinikmati langsung di daerah.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pembangunan perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada produksi bahan baku. Kaltara harus mulai memperkuat industri hilir agar hasil perkebunan tidak terus dikirim ke luar daerah untuk diolah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna, Senin (09/11/2026).
Menurut Nasir, Kaltara memiliki potensi perkebunan yang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Namun, potensi itu tidak akan memberikan nilai tambah optimal apabila aktivitas ekonomi hanya berhenti pada produksi dan penjualan bahan mentah.
“Kita memiliki sumber daya perkebunan yang besar. Tetapi jangan sampai daerah hanya menjadi tempat menghasilkan bahan baku, sementara nilai tambah industri, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi yang lebih besar justru dinikmati daerah lain,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia menyoroti Pasal 43 dalam Ranperda yang mengatur alokasi paling sedikit 25 persen hasil pengolahan untuk kebutuhan bahan baku industri hilir di daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas dan kebutuhan industri.
Nasir menilai ketentuan tersebut menjadi salah satu arah penting dalam mendorong pembangunan perkebunan yang lebih berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
Menurutnya, keberadaan industri pengolahan di Kaltara berpotensi membuka lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya usaha pendukung, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau industri hilir berkembang di Kalimantan Utara, manfaatnya tentu akan lebih luas. Ada peluang lapangan kerja, tumbuhnya usaha pendukung, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan peluang penguatan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui perencanaan pengembangan industri hilir yang sesuai dengan potensi komoditas dan kemampuan daerah.
Pengembangan industri pengolahan juga membutuhkan dukungan infrastruktur, kepastian investasi, ketersediaan bahan baku, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Nasir menegaskan, hilirisasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan perkebunan Kaltara ke depan. Dengan demikian, daerah tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam rantai industri dan perdagangan hasil perkebunan.
“Harapan kita sederhana tetapi besar maknanya. Kalimantan Utara jangan hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan, tetapi harus tumbuh menjadi daerah yang mampu mengolah hasilnya sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
