Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Agenda reses Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, di SP 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak yang selama ini mereka hadapi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, warga secara langsung menyampaikan persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari, mulai dari kondisi jalan dan jembatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan sarana pendidikan tingkat SMA.
Achmad Djufrie menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk mendengar langsung suara masyarakat di lapangan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk turun langsung melihat kondisi riil masyarakat. Apa yang disampaikan warga hari ini akan menjadi catatan penting yang harus diperjuangkan dalam pembahasan pembangunan daerah,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Selasa (19/05/2026).
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah kondisi akses jalan dan jembatan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Warga mengungkapkan bahwa akses transportasi yang belum memadai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Jalan dan jembatan bukan hanya soal akses, tapi menyangkut keselamatan, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan mobilitas masyarakat. Ini kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah, terutama di kawasan yang masih berkembang.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Daerah seperti SP 7 Tanjung Buka juga harus merasakan manfaat pembangunan secara merata,” ucapnya.
Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan belum tersedianya fasilitas puskesmas di wilayah tersebut.
Kondisi ini membuat masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Achmad Djufrie menilai pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh terabaikan.
“Kesehatan adalah layanan dasar yang wajib hadir dekat dengan masyarakat. Aspirasi ini akan kami dorong agar menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi secara bertahap.
Di sektor pendidikan, masyarakat menyampaikan kesulitan karena anak-anak yang telah lulus SMP harus keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Kondisi tersebut dinilai memberatkan, baik dari sisi biaya maupun keamanan.
Achmad Djufrie menyebut persoalan pendidikan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.
“Kita tidak ingin anak-anak kita kesulitan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan fasilitas. Pendidikan harus mudah diakses oleh semua,” tuturnya.
Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Investasi terbaik daerah adalah pendidikan. Aspirasi ini akan kami kawal agar bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya.
Achmad Djufrie menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan dan anggaran daerah.
“Setiap masukan dari masyarakat adalah amanah yang harus kami perjuangkan. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di wilayah ini mendapat perhatian serius,” pungkasnya.
