Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama penyebab antrean panjang BBM subsidi di berbagai daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyoroti maraknya praktik pengetapan BBM dan penyalahgunaan barcode yang memperparah kelangkaan.
Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM merupakan domain Pemerintah Provinsi sebagai koordinator daerah.
Karena itu DPRD mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM yang melibatkan lintas instansi, mulai dari OPD, aparat penegak hukum, hingga TNI/Polri.
Selain itu, DPRD juga meminta penerbitan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar pengawasan distribusi BBM di seluruh kabupaten/kota.
Dia menambahkan bahwa pengawasan di tingkat SPBU masih lemah.
Menurutnya, banyak praktik manipulasi distribusi BBM yang sebenarnya diketahui oleh pihak SPBU, namun tidak ditindak secara tegas.
DPRD menilai pengawasan distribusi BBM tidak boleh dilakukan setengah-setengah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil.
“Kalau ada SPBU yang terbukti membiarkan penyalahgunaan distribusi, maka izin operasional harus dievaluasi,” pungkasnya.
