Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (11/05/2026).
Agenda rapat tersebut membahas penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua Muhammad Nasir dan Muddain.
Forum paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Achmad Djufrie menegaskan bahwa pembangunan di Kalimantan Utara tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau kawasan terpencil dan perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Pemerataan pembangunan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Bumi Benuanta,” kata Achmad kepada MataKaltara.com, Selasa (13/05/2026).
Sementara, Ketua Panitia Khusus LKPj, Dino Andrian, menyampaikan bahwa DPRD menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas jalan di daerah pedalaman dan perbatasan.
Beberapa wilayah yang disoroti antara lain Apo Kayan, Bahau Hulu, serta Long Pujungan yang dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran dan percepatan pembangunan secara signifikan.
DPRD menilai akses transportasi yang terbatas menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pengembangan ekonomi lokal.
Karena itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.
Selain infrastruktur, DPRD juga menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta sarana pendidikan dianggap penting agar masyarakat di daerah terpencil memperoleh layanan yang setara.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong penguatan pertanian dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi perhatian agar pembangunan tetap berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Kita harap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti catatan strategis yang disampaikan dengan langkah konkret. Tujuannya agar pembangunan di Kalimantan Utara semakin merata dan mampu dirasakan hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman,” pungkasnya.
