Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai penurunan angka kemiskinan di Nunukan pada 2025 belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah, angka kemiskinan tercatat turun tipis dari 5,38 persen menjadi 5,27 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Arpiah menegaskan penurunan tersebut masih sangat terbatas dan cenderung stagnan.
“Penurunan ini tentu kita apresiasi, tetapi harus diakui dampaknya belum terasa luas di masyarakat. Artinya, strategi pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Selasa (31/03/2026).
Arpiah menilai angka penurunan yang kecil mengindikasikan program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya menyasar kelompok masyarakat paling rentan.
Politisi partai PKS itu, menyebut masih banyak warga, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian statistik, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata kondisi hidup masyarakat.
“Kalau penurunan hanya sepersekian persen, kita harus berani mengevaluasi apakah program yang dijalankan sudah tepat sasaran atau belum,” ucapnya.
Untuk itu, dia mengatakan DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun strategi baru yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Arpiah menekankan bahwa bantuan sosial tetap penting, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi warga.
Ia menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah jangka panjang menekan kemiskinan.
“Program bantuan harus dibarengi pemberdayaan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi agar kemiskinan bisa ditekan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Arpiah menegaskan DPRD akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program penanggulangan kemiskinan, termasuk efektivitas anggaran yang dialokasikan.
Ia berharap ke depan penurunan angka kemiskinan bisa lebih signifikan dan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Kita ingin hasil pembangunan berdampak nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
