Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Ratusan pedagang Pasar Tani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nunukan untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi dari kawasan alun-alun ke Tanah Merah, Kamis (07/05/2026).
Mereka meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut sampai dilakukan pembahasan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kedatangan pedagang dipicu beredarnya pemberitahuan rencana penutupan Pasar Tani pada 10 Mei.
Para pedagang mengaku terkejut karena belum pernah dilibatkan dalam keputusan akhir.
Pengelola Pasar Tani, Kadir, menegaskan bahwa pasar ini dibentuk sebagai solusi bagi petani agar bisa menjual hasil produksi langsung ke masyarakat tanpa perantara.
Menurutnya, sejak difasilitasi di alun-alun, Pasar Tani berkembang pesat dan kini menjadi sumber penghidupan bagi ratusan keluarga.
“Pasar ini tumbuh dari nol. Awalnya hanya sedikit pedagang, sekarang sudah ratusan yang bergantung di sini. Kalau tiba-tiba dipindahkan tanpa kesiapan, tentu kami sangat khawatir,” kata Kadir kepada MataKaltara.com, Kamis (07/05/2026).
Ia menambahkan, pedagang bukan menolak penataan kota, tetapi meminta prosesnya dilakukan melalui dialog terbuka.
“Kami tidak menutup diri. Kalau memang harus ditata, mari duduk bersama mencari solusi terbaik. Jangan ada keputusan sepihak,” ujarnya.
Pedagang lainnya, Abdi Rupa, menilai lokasi baru di Tanah Merah belum siap menampung aktivitas pasar.
“Pengalaman kami saat relokasi sementara, pembeli sangat sepi. Banyak pedagang pulang dengan kerugian. Kami takut hal itu terulang,” tuturnya.
Menurutnya, Pasar Tani di alun-alun sudah memiliki pelanggan tetap.
“Setiap akhir pekan masyarakat sudah tahu ke mana harus belanja. Kalau pindah, kami harus mulai dari nol lagi,” imbuhnya.
Warga sekaligus pengamat Pasar Tani, Fajar, menilai keberadaan pasar tersebut telah menjadi ruang publik yang hidup.
“Orang datang olahraga, bawa anak, lalu belanja. Ini bukan sekadar pasar, tapi tempat interaksi sosial masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah lebih memilih penataan daripada relokasi.
“Pedagang ini aset daerah. Mereka mandiri, menggerakkan ekonomi kecil. Kenapa tidak dibina saja agar lebih rapi?” terangnya.Ratusan pedagang yang datang akhirnya disambut Ketua Komisi II Andi Fajrul bersama sejumlah anggota DPRD.
Dalam arahannya, Andi Fajrul meminta pedagang tetap tenang dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi.
“Kami memahami keresahan pedagang. DPRD akan memfasilitasi pertemuan agar semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi,” ungkapnya.
Ia kemudian meminta pedagang memilih perwakilan untuk masuk ke ruang rapat mengikuti RDP.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.
“RDP ini menjadi langkah awal mencari jalan tengah. Harapannya ada keputusan yang tidak merugikan pedagang sekaligus tetap memperhatikan penataan kota,” pungkasnya.
