Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN -Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali melanda Kabupaten Nunukan menuai perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS, Muhammad Nasir.
Menurutnya, persoalan yang terus berulang ini tidak bisa lagi disikapi sebagai masalah musiman, melainkan harus dibenahi secara menyeluruh melalui evaluasi terhadap kuota, distribusi, hingga sistem pengawasan.
Nasir menilai antrean panjang di SPBU telah menjadi gambaran nyata bahwa tata kelola distribusi BBM masih menyisakan persoalan.Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga pelaku usaha, nelayan, hingga sektor transportasi yang bergantung pada ketersediaan BBM.
“Sudah saatnya semua pihak membuka fakta yang sebenarnya. Apakah kuota BBM memang sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, atau ada persoalan dalam distribusi dan pengawasannya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari masalah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Selasa (04/08/2026).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kecukupan kuota BBM sesuai kondisi riil di daerah perbatasan.
Jika memang kebutuhan meningkat, pemerintah diminta memperjuangkan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Nasir menekankan pentingnya transparansi data mengenai jumlah pasokan BBM yang masuk ke Nunukan dan jumlah yang disalurkan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah persoalan terjadi akibat keterbatasan pasokan atau adanya kebocoran dalam distribusi.
“Kalau pasokan masuk sesuai kebutuhan tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM, tentu harus ada penjelasan. Semua pihak harus berani membuka data agar persoalan ini tidak terus menjadi tanda tanya,” ujarnya.
Nasir juga mendesak aparat penegak hukum, Pertamina, dan pengelola SPBU memperkuat pengawasan terhadap potensi penimbunan, pembelian berulang, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia menegaskan setiap pelanggaran harus ditindak tanpa kompromi agar hak masyarakat tidak dirugikan.Menurutnya, penambahan kuota tidak akan efektif apabila sistem distribusi masih menyisakan celah penyimpangan.
Karena itu, evaluasi terhadap pelayanan SPBU dan mekanisme penyaluran BBM dinilai menjadi langkah penting agar distribusi benar-benar tepat sasaran.
Sebagai daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia, Nasir menilai Nunukan seharusnya memperoleh perhatian lebih dalam kebijakan energi nasional.
Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan.
“Rakyat tidak membutuhkan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah BBM yang tersedia, distribusi yang adil, harga sesuai ketentuan, dan antrean yang segera berakhir. Persoalan ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.
