Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Utara menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir.
Nasir meminta pemerintah tidak menganggap persoalan kabut asap sebagai fenomena musiman yang biasa terjadi setiap kemarau.Menurutnya, ketika asap mulai mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, pemerintah harus segera meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan.
“Jangan melihat ini hanya sebagai persoalan asap. Ketika jarak pandang mulai terganggu, anak-anak tidak bisa bersekolah seperti biasa, kemudian aktivitas masyarakat ikut terdampak, berarti sudah ada persoalan serius yang harus segera ditangani,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Senin (31/08/2026).
Kondisi di Kaltara memang menunjukkan adanya penurunan jarak pandang akibat asap. BMKG Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan melaporkan pada periode 30–31 Agustus 2026 jarak pandang di sejumlah wilayah Kaltara berkisar 500 meter hingga 4 kilometer, dengan kondisi terburuk terjadi pada malam hari.
Sementara di Nunukan, kabut asap yang mulai terasa sejak Minggu (30/08/2026) telah berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menerapkan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi peserta didik sebagai langkah antisipasi terhadap memburuknya kualitas udara.
Bagi Nasir, kebijakan tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau kegiatan belajar anak-anak saja sudah harus disesuaikan karena kondisi udara, berarti pemerintah harus melihat ini sebagai kondisi yang membutuhkan respons serius dan terukur,” ujarnya.
Jangan Tunggu Api Membesar
Politisi PKS itu, menilai pola penanganan karhutla harus diubah. Pemerintah, kata dia, jangan hanya bergerak setelah kebakaran membesar dan asap mulai menyebar.
Menurutnya, deteksi dini harus menjadi prioritas dengan memperkuat pemantauan titik panas, patroli kawasan rawan serta pengecekan langsung ke lapangan.
“Hotspot jangan hanya menjadi angka di layar. Harus ada tindak lanjut di lapangan. Ketika ada titik panas, segera dicek apakah benar terjadi kebakaran dan bagaimana kondisinya,” tuturnya.
Ia meminta BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah hingga aparat desa memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi karhutla.
Nasir juga mendorong agar pemerintah memiliki peta kawasan yang dianggap rawan sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
“Jangan menunggu api membesar baru semua bergerak. Pencegahan harus dilakukan dari sekarang. Itu jauh lebih efektif daripada kita menghadapi kebakaran yang sudah meluas,” ucapnya.
Asap Tidak Kenal Batas Wilayah
Nasir juga menyoroti karakter sebaran asap yang dapat bergerak mengikuti arah angin. Karena itu, menurutnya, persoalan karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan administratif semata.
Ia meminta Pemprov Kaltara memperkuat komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama wilayah yang menjadi sumber kebakaran dan daerah yang terdampak asap.
“Api bisa berada di satu wilayah, tetapi asapnya bisa dirasakan masyarakat di wilayah lain. Karena itu, koordinasi harus lintas daerah. Jangan masing-masing bekerja sendiri,” jelasnya.
Menurut Nasir, kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya sistem informasi yang cepat. Masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai kualitas udara, perkembangan titik panas, arah angin dan potensi gangguan terhadap transportasi.
Jangan Abaikan Kelompok Rentan
Di tengah kondisi udara yang memburuk, Nasir meminta perhatian pemerintah diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan asap.
Anak-anak, lanjutnya, harus menjadi prioritas karena mereka masih berada dalam masa pertumbuhan. Selain itu, lansia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan juga perlu mendapat perlindungan lebih.
“Kalau kondisi udara semakin buruk, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan. Jangan hanya mengeluarkan imbauan, tetapi pastikan masyarakat mendapatkan akses masker dan informasi yang jelas,” imbuhnya.
Ia juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat.
Transportasi Jangan Sampai Terganggu
Selain kesehatan dan pendidikan, Nasir mengingatkan potensi dampak kabut asap terhadap sektor transportasi.
Menurutnya, Nunukan sebagai daerah perbatasan dan kepulauan memiliki aktivitas transportasi yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang.
“Keselamatan harus menjadi yang utama. Kita tidak berharap kabut asap mengganggu transportasi laut maupun udara. Tetapi skenario antisipasinya harus disiapkan sejak sekarang,” ujarnya.
Ia meminta instansi terkait terus memperbarui informasi apabila terjadi penurunan jarak pandang yang dapat membahayakan perjalanan masyarakat.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan
Nasir kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, kondisi kemarau membuat api lebih mudah berkembang dan sulit dikendalikan. Karena itu, masyarakat harus ikut mencegah munculnya titik api baru.
“Jangan membakar lahan. Kalau melihat titik api, segera laporkan. Jangan sampai kebakaran kecil berubah menjadi bencana besar dan asapnya kemudian dihirup masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” ucapnya.
Ia juga meminta perusahaan dan pelaku usaha yang memiliki aktivitas berbasis lahan memastikan kesiapan sarana dan personel penanggulangan kebakaran di wilayah kerja masing-masing.
Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Dampaknya
Nasir menegaskan karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat secara luas.
Menurutnya, ketika sekolah harus menerapkan pembelajaran dari rumah, kualitas udara memburuk dan aktivitas warga mulai terganggu, maka pemerintah harus menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla secara permanen.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama. Hari ini asap, besok masyarakat sakit, sekolah diliburkan, transportasi terganggu, kemudian setelah hujan turun persoalannya dianggap selesai. Kita harus memutus mata rantainya,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak di Kaltara membangun kesadaran bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak punya tanggung jawab. Pemerintah mencegah dan menindak, perusahaan menjaga wilayah kerjanya, dan masyarakat ikut menjaga lingkungan. Kalau semua bergerak, risiko karhutla bisa kita tekan,” pungkasnya.
