Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Aktivitas di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan yang menjadi salah satu simpul transportasi utama di wilayah perbatasan berbanding terbalik dengan kondisi fasilitas ponton yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara Arming, mengatakan PLBL Nunukan memiliki peran penting karena1 melayani mobilitas masyarakat dengan jumlah penumpang yang cukup tinggi.
“Nunukan menjadi beranda depan NKRI. PLBL ini menjadi pelabuhan satu-satunya yang arus transportasinya paling tinggi,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Minggu (23/08/2026).
Menurutnya, jumlah pengguna jasa yang melintas di PLBL dapat mencapai ratusan orang setiap hari.
“Data terakhir kurang lebih hampir 500 sampai 800 orang bisa lalu-lalang. Bahkan menembus 1.000 sampai 2.000 orang di hari besar,” ujarnya.
Besarnya aktivitas tersebut membuat kondisi fasilitas PLBL harus mendapat perhatian serius pemerintah.
Arming menilai PLBL bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini pusat ekonomi, pusat transportasi, moda transportasi. Ini menjadi catatan,” jelasnya.
Namun, kondisi fasilitas yang ada justru disebut sudah masuk kategori riskan. Ia mengungkapkan ponton yang digunakan masyarakat telah berusia hampir dua dekade.
“Kalau ponton ini berumur kurang lebih hampir 20 tahun, informasi terakhir,” tuturnya.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah bagian penyangga ponton.
“Penyangga ponton itu sudah ada yang hampir putus. Bahkan diikat dengan tali oleh teman-teman yang berada di PLBL,” ucapnya.
Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, setiap hari fasilitas tersebut digunakan masyarakat dalam jumlah besar.
“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika terjadi trouble di sana, ada korban dan jiwa, ini menjadi pertanggungjawaban kita bersama,” jelasnya.
Arming mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kita berbicara persoalan hak asasi. Setiap warga negara berharap mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.
Ia menilai pemerintah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas publik yang aman dan layak.
“Kita sebagai pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik, harus benar-benar memperhatikan ini. Karena mereka bayar pajak, mereka harus dapat pelayanan yang prima,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Namun, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pembangunan fasilitas yang menyangkut keselamatan ditunda tanpa kepastian.
“Walaupun keadaan anggaran kita hari ini terhitung agak sempit dan sulit, harapan saya pemerintah lebih bijak menentukan mana prioritas pembangunan yang perlu diprioritaskan,” ucapnya.
Ia berharap penggantian ponton dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan 2027.
“Harapan kita ada pembangunan baru, pengadaan baru,” imbuhnya.
Arming mengatakan dirinya bersama DPRD Kaltara siap mendorong usulan tersebut karena persoalan dermaga dan transportasi merupakan bagian dari kewenangan pemerintah provinsi.
“Kebetulan saya di Banggar dan Komisi III bidang pembangunan. Berkenaan dengan transportasi dan dermaga itu kewenangan kita. Kami dari Komisi III dan Banggar siap mendorong,” tuturnya.
Ia menegaskan perbaikan dengan anggaran Rp160 juta hanya bersifat sementara.
“Kalau Rp160 juta itu hanya renovasi. Harapan kita ada pengajuan pada 2027 untuk mengganti ponton baru,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah harus mulai menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan teknis agar pembangunan tidak kembali dilakukan secara tambal sulam.
“Kita harus punya perencanaan. Sehingga kita tahu kebutuhan sebenarnya dan kita berbicara berdasarkan data,” pungkasnya.
