Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD harus berujung pada pelayanan publik yang lebih baik dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nasir di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, 19–21 Oktober 2026.
Kegiatan bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut diikuti sekitar 1.500 anggota DPRD Fraksi PKS dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Dari Kalimantan Utara, seluruh 15 anggota DPRD PKS turut ambil bagian. Mereka terdiri atas empat anggota DPRD Provinsi Kaltara, lima anggota DPRD Kabupaten Nunukan, tiga anggota DPRD Kota Tarakan, dua anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan satu anggota DPRD Kabupaten Malinau.
Bagi Nasir, keikutsertaan penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara bukan sekadar memenuhi agenda organisasi, melainkan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, integritas, dan tanggung jawab para wakil rakyat dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir mengikuti Bimteknas Nasional ini. Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar, meningkatkan kapasitas, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi anggota legislatif saat ini semakin kompleks. Peran wakil rakyat tidak cukup hanya dijalankan melalui kehadiran dalam rapat, pembahasan rancangan peraturan daerah, maupun pembahasan anggaran.
Lebih dari itu, anggota DPRD dituntut mampu memahami persoalan masyarakat secara menyeluruh, mengawal kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan solusi melalui kewenangan yang dimiliki.
“Masyarakat tidak hanya menunggu kita hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Nasir: Keberhasilan Bimteknas Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Nasir menekankan bahwa keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya materi yang diterima peserta atau sertifikat yang diperoleh setelah kegiatan selesai.
Menurutnya, pengetahuan yang didapatkan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah masing-masing.
Ia berharap para legislator PKS se-Kaltara dapat menerapkan berbagai pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh selama Bimteknas untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
“Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat, dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat,” tuturnya.
Nasir menilai, Kalimantan Utara memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan tersendiri. Sebagai provinsi perbatasan, Kaltara membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun daerah yang aksesibilitasnya masih menjadi tantangan.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Menurutnya, anggota DPRD memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat pada berbagai sektor tersebut masuk dalam pembahasan kebijakan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah.
Karena itu, peningkatan kapasitas legislator harus berjalan seiring dengan kemampuan mengidentifikasi persoalan di lapangan, memahami regulasi, serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Kepemimpinan yang Melayani Harus Dekat dengan Rakyat
Selain penguatan kompetensi teknis, Nasir juga menyoroti pentingnya membangun karakter kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan.
Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota DPRD merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kedudukan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi wakil rakyat untuk tetap dekat dengan konstituennya.
“Menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Di dalamnya ada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat, dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat,” ungkapnya.
Nasir berharap semangat tersebut menjadi landasan bagi seluruh anggota DPRD PKS dalam menjalankan tugas, termasuk ketika menyerap aspirasi, mengawasi pelaksanaan program pemerintah, serta memperjuangkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baginya, kepercayaan publik harus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan terhadap aspirasi, dan kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Perkuat Sinergi untuk Menjawab Tantangan Pembangunan Kaltara
Bimteknas Nasional tersebut juga membahas berbagai materi strategis, mulai dari kepemimpinan daerah, tata kelola keuangan daerah untuk pelayanan publik, inovasi kebijakan, tata kelola sumber daya alam, prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, hingga strategi pelayanan publik dan sistem monitoring serta evaluasi pejabat publik.
Para peserta juga mengikuti panel inspiratif yang membahas sinergi anggota DPRD dan DPR RI dalam memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Nasir menilai, materi tersebut relevan dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Utara yang memerlukan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui satu tingkat pemerintahan. Karena itu, anggota DPRD perlu memahami pembagian kewenangan sekaligus membangun komunikasi lintas pemerintahan agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
Ia berharap, setelah mengikuti Bimteknas, anggota DPRD PKS se-Kaltara semakin mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat secara profesional, memperkuat pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran, serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik.
“Harapan kami, seluruh anggota DPRD PKS di Kalimantan Utara dapat membawa pulang ilmu dan pengalaman dari kegiatan ini, kemudian menerapkannya sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pada akhirnya, yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran wakil rakyat,” pungkasnya.
Bagi PKS Kaltara, Bimteknas Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan legislatif sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik harus berangkat dari amanah, dijalankan dengan integritas, dan dibuktikan melalui pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
