Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kebijakan pemangkasan anggaran kembali berdampak pada program beasiswa mahasiswa di Kaltara. Anggaran yang sebelumnya diprogramkan sekitar Rp15 miliar kini dipangkas menjadi hanya tersisa Rp5 miliar.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dapil Nunukan, Arming menilai pemangkasan tersebut terlalu besar dan berpotensi mengurangi manfaat yang diterima mahasiswa.
Menurut Arming, kondisi keuangan daerah memang sedang tertekan setelah adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat program yang menyentuh kebutuhan pendidikan mahasiswa ikut dipangkas secara signifikan.
“Yang awalnya diprogramkan, didorong dari DPRD dan pemerintah kurang lebih hampir Rp15 miliar, sekarang tinggal Rp5 miliar,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Minggu (23/08/2026).
Ia mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Terlebih, penerima beasiswa tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan mahasiswa.
“Saya pribadi agak kecewa. Walaupun kita harus melakukan pemangkasan, harapan kita jangan terlalu jauh memotong beasiswa,” ucapnya.
Arming menilai beasiswa memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga sedang tidak mudah.
“Orang tua mereka lagi kesulitan mencari duit. Saya rasa dengan adanya bantuan beasiswa dari pemerintah daerah ini sangat-sangat membantu mereka dalam proses belajar,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kaltara telah menyampaikan penolakan terhadap pemangkasan tersebut. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Dinas Pendidikan maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Komisi IV sudah membahas ini dengan Dinas Pendidikan. Di Banggar juga sudah kita bahas. Ini betul-betul terjadi pemotongan,” tuturnya.
Arming menyebut sejumlah anggota DPRD Kaltara juga telah menyuarakan keberatan atas kebijakan tersebut.
“Artinya kita dari DPRD Provinsi menolak keras persoalan pemangkasan beasiswa. Tetapi karena keadaan, sejauh ini belum final untuk mencari regulasi terbaik,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD masih berupaya agar apabila pemangkasan tidak dapat dihindari, maka nilai pengurangannya tidak terlalu besar.
“Kami dari DPRD memperjuangkan itu. Kalau pun terjadi pemotongan beasiswa, harapan kami terpotong tidak terlalu jauh karena manfaatnya sangat luas bagi mahasiswa,” ucapnya.
Arming menjelaskan tekanan fiskal Kaltara tidak terlepas dari kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas.
“Kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Utara memang agak mendesak. Ada pemotongan kurang lebih Rp1 triliun, kemudian ada pemotongan hampir Rp443 miliar,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, kekuatan APBD Kaltara disebut berada di kisaran Rp2,2 triliun hingga Rp2,4 triliun.Namun, Arming meminta pemerintah tetap melakukan pemetaan prioritas secara hati-hati.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi salah satu program yang dipertahankan.
“Kita sedang berbicara regenerasi. Anak-anak bangsa yang sedang mencari pendidikan di luar sana itu merupakan tongkat estafet kita ke depan,” ungkapnya.
Ia bahkan menilai pendidikan berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Walaupun ada pemangkasan untuk keberlanjutan pembangunan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tugas kita sebagai pemerintah,” pungkasnya.
