Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, memilih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama masyarakat di Kabupaten Nunukan, Senin (17/08/2026).
Nasir menghadiri upacara peringatan HUT RI yang digelar di halaman Kantor Bupati Nunukan.
Keputusan tersebut menjadi penegasan bahwa momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai agenda kenegaraan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melihat langsung denyut kehidupan masyarakat di daerah pemilihannya.
Sejumlah anggota DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Nunukan turut hadir dalam upacara tersebut. Di antaranya Ladullah, Ruman Tumbo, dan Rismanto.
Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, selaku inspektur upacara. Sementara Bupati Nunukan Irwan Sabri, mengikuti peringatan HUT RI di wilayah Krayan dan Wakil Bupati Hermanus, menghadiri upacara di Kecamatan Lumbis.
Bagi Nasir, kehadirannya di Nunukan memiliki makna tersendiri. Sebagai wakil rakyat dari dapil Nunukan, ia menilai peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengingat kembali tanggung jawab politik kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
“Bagi kami, kemerdekaan bukan hanya tentang upacara. Ini juga menjadi pengingat bahwa masih ada tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat menikmati hasil pembangunan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Senin (17/08/2026).
Ia menilai posisi Nunukan sebagai kawasan perbatasan memberikan tanggung jawab khusus kepada pemerintah. Sebab, masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga wajah dan kedaulatan negara.
Menurut Nasir, keberadaan negara di perbatasan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui aparat, infrastruktur pertahanan, maupun simbol-simbol kenegaraan.
Kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.
“Warga di perbatasan harus merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Kedaulatan negara harus hadir dalam bentuk jalan yang layak, listrik, BBM, air bersih, pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi,” ucapnya.
Nasir juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang saat ini menghadapi keterbatasan. Menurut dia, tekanan anggaran justru harus mendorong pemerintah semakin selektif dalam menentukan program pembangunan.
Ia meminta belanja daerah diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan kehidupan dari sektor produktif.
“Ketika anggaran terbatas, bukan berarti semua harus berhenti. Yang dibutuhkan adalah keberanian memilah mana yang paling mendesak dan paling besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Nasir menyebut sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM dan ekonomi masyarakat perbatasan harus tetap menjadi perhatian.
Penguatan sektor tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi mampu tumbuh sebagai pelaku ekonomi.
Ia juga menilai persoalan konektivitas masih menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara konsisten. Infrastruktur jalan dan transportasi, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap distribusi barang, mobilitas warga hingga harga kebutuhan pokok.
“Kalau konektivitas lemah, biaya ekonomi masyarakat ikut tinggi. Karena itu pembangunan di perbatasan harus melihat kebutuhan masyarakat secara utuh, bukan parsial,” jelasnya.
Nasir berharap peringatan HUT RI ke-81 tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah dan DPRD untuk memastikan pembangunan semakin merata.
“Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kemerdekaan itu benar-benar terasa sampai ke masyarakat yang tinggal di ujung negeri. Nunukan adalah bagian penting dari Indonesia dan tidak boleh diperlakukan sebagai halaman belakang,” pungkasnya.
