Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Gabungan Komisi dengan agenda Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menilai capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sepanjang pelaksanaan tugas kelembagaan selama satu tahun berjalan.
Rapat yang melibatkan unsur pimpinan DPRD, anggota komisi, serta Sekretariat DPRD tersebut membahas berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mulai dari fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, mengatakan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas kinerja agar mampu menjawab harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap lembaga legislatif.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat apa yang sudah dikerjakan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD ke depan dapat semakin efektif dan profesional,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Selasa (16/06/2026).
Arpiah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2026, DPRD Nunukan telah menjalankan berbagai agenda strategis, mulai dari pembahasan peraturan daerah, pengawalan kebijakan anggaran, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan DPRD melalui fungsi pengawasan benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena tujuan akhirnya adalah memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota DPRD, rapat juga menyoroti peran Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan.
Arpiah menilai keberadaan Sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung administrasi, penyediaan data, fasilitasi kegiatan, hingga pelayanan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Sinergi antara DPRD dan Sekretariat DPRD harus terus diperkuat. Dukungan administrasi yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan tugas-tugas kedewanan,” jelasnya.
Dalam forum evaluasi tersebut, berbagai masukan dan saran dari masing-masing komisi turut menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan efektivitas kerja lembaga.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain penguatan sistem perencanaan kegiatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Arpiah berharap hasil evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
“Kami ingin evaluasi ini menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kerja DPRD dan Sekretariat DPRD. Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kinerja yang semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Ia menambahkan, DPRD Nunukan berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Semangatnya adalah bagaimana DPRD semakin hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena seluruh tugas yang kami jalankan pada akhirnya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya.
