Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50 persen dinilai menjadi sinyal penting bagi seluruh pelaku ekonomi untuk memperkuat daya tahan usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, bagi daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, kebijakan tersebut harus diikuti langkah nyata agar tidak menekan sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, mengatakan bahwa dampak kenaikan suku bunga tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha besar, tetapi juga dapat menjangkau pelaku UMKM, nelayan, petani, hingga pedagang kecil yang bergantung pada akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya.
Menurut Nasir, tantangan terbesar yang harus dihadapi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
“Kita tentu mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Tetapi pemerintah juga harus memastikan masyarakat kecil tidak menanggung beban yang terlalu besar akibat kenaikan biaya pembiayaan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (12/06/2026).
Ia menjelaskan, wilayah perbatasan memiliki karakter ekonomi yang unik karena sangat dipengaruhi aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan hubungan ekonomi dengan negara tetangga.
Apabila akses modal semakin mahal, maka kemampuan pelaku usaha untuk berkembang juga dapat ikut terhambat.
Karena itu, Nasir mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai program ekonomi kerakyatan yang dapat menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Mulai dari perluasan akses KUR, bantuan permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, hingga penguatan pasar bagi produk-produk lokal.
Selain itu, ia menilai momentum kenaikan suku bunga harus dijadikan kesempatan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, rumput laut, dan perkebunan agar masyarakat memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
“Daerah perbatasan tidak boleh hanya menjadi pasar atau penjual bahan baku. Kita harus mendorong tumbuhnya industri pengolahan sehingga keuntungan ekonomi bisa dinikmati langsung oleh masyarakat lokal,” ujarnya.
Nasir juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi yang mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk daerah.
Menurutnya, jalan produksi, pelabuhan perikanan, pasar rakyat, hingga fasilitas penyimpanan hasil produksi harus terus menjadi prioritas pembangunan.
Ia meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat perbatasan mampu menghadapi dampak kenaikan suku bunga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Yang terpenting adalah keberpihakan. Masyarakat perbatasan harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Jika sektor produktif tetap bergerak, maka ekonomi daerah akan tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan global,” pungkasnya.
