Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan anggaran daerah agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diperkuat melalui keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Novotel Jakarta pada 15–18 April 2026.
Wakil Ketua DPRD Nunukan yang juga dari fraksi PKS Nunukan, Arpiah Nunukan menegaskan bahwa peningkatan kapasitas melalui Bimtek merupakan kebutuhan mendesak bagi lembaga legislatif di tengah tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.
“Bimtek ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya serius memperkuat kapasitas anggota DPRD. Kami ingin memastikan proses penyusunan anggaran semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Selasa (21/04/2026).
Ia menjelaskan, materi yang diterima mencakup perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan fungsi pengawasan, serta strategi meminimalkan potensi kebocoran dan pemborosan anggaran.
“Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, kami bisa memastikan setiap program yang disusun benar-benar memiliki dampak nyata. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang hanya habis di atas kertas,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tugas utama DPRD.
“Pengawasan tidak boleh lemah. Setelah anggaran disahkan, kami harus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa peningkatan kompetensi anggota dewan akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.
“Kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas SDM penyusunnya. Karena itu, peningkatan kapasitas seperti ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Nunukan menegaskan, Fraksi PKS berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari APBD. Anggaran harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar angka dalam dokumen,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil Bimtek akan menjadi bekal penting dalam pembahasan anggaran ke depan.
“Ilmu yang kami dapatkan akan kami implementasikan dalam setiap pembahasan anggaran. Harapannya, kualitas perencanaan semakin matang dan pelaksanaan program semakin terukur,” ucapnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD harus dijawab dengan kinerja yang nyata dan terukur.
“Kami sadar kepercayaan publik adalah amanah. Karena itu, kami harus bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, ia memastikan bahwa Fraksi PKS akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi memastikan pembangunan berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Nunukan. Itu komitmen yang akan terus kami jaga,” pungkasnya.
