Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Dalam LKPj 2025, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah memberikan apresiasi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang hampir menyentuh target.
Namun begitu, Arpiah menilai hal itu belum cukup untuk menutup berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, capaian 99,9 persen dari target IPM tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.
Ia menegaskan, angka tinggi di atas kertas belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas layanan dasar di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Secara angka memang hampir tercapai, tapi DPRD melihat masih ada kesenjangan nyata. Ini yang harus menjadi evaluasi serius pemerintah daerah,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Senin (30/03/2026).
Di sektor pendidikan, Arpiah menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses pendidikan di wilayah terpencil.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan pemerataan layanan.
“Jangan sampai capaian IPM tinggi, tapi masih ada sekolah kekurangan guru, fasilitas terbatas, atau anak-anak yang sulit mengakses pendidikan. Pemerataan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor kesehatan.
DPRD menilai peningkatan indikator kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dan akses fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
“Masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan layanan kesehatan. Ini harus menjadi perhatian utama agar peningkatan IPM benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Arpiah menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat sebagai pilar penting peningkatan IPM.
Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat harus terus diperkuat agar pembangunan manusia berjalan seimbang.
“IPM tidak hanya soal pendidikan dan kesehatan, tapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi fokus,” ungkapnya.
Dia berharap capaian IPM yang hampir mencapai target ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan dasar.
