Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Dari target 30 koperasi yang ditetapkan rampung Agustus mendatang, baru satu unit yang dinyatakan selesai sepenuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nunukan, Helmi Pudaaslikar, menegaskan percepatan terus dilakukan agar seluruh koperasi bisa beroperasi tepat waktu.
“Kita memang sedang berpacu dengan jadwal. Satu koperasi sudah selesai di Desa Tanjung Harapan, sisanya kita kebut agar tidak meleset dari target Agustus,” kata Helmi kepada MataKaltara.com, Senin (20/04/2026).
Helmi menjelaskan, koperasi yang telah rampung tersebut tinggal menunggu distribusi sarana operasional sebelum dibuka untuk masyarakat.
“Bangunan sudah siap, tinggal pengadaan kendaraan operasional dan rak gerai. Setelah itu langsung jalan,” ujarnya.
Saat ini, 15 koperasi lainnya berada dalam tahap pembangunan fisik, sementara 14 titik tambahan segera memasuki proses pengerjaan.
Pemerintah optimistis seluruh tahapan bisa berjalan paralel agar target tidak mundur.
“Kita tidak menunggu satu selesai baru mulai yang lain. Semua berjalan bersamaan supaya waktunya efisien,” jelasnya.
Untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, Pemkab menyiapkan strategi penguatan manajemen dengan menugaskan ASN PPPK sebagai pendamping operasional.
Setiap koperasi akan diperkuat 1–3 ASN yang fokus pada administrasi, logistik, dan keuangan.
“Kita ingin koperasi ini langsung hidup. Jangan sampai bangunan ada, tapi manajemennya belum siap,” tuturnya.
Helmi menambahkan, penempatan ASN diprioritaskan dari wilayah setempat agar proses adaptasi berjalan cepat.
“Kalau dari daerah yang sama, mereka sudah paham karakter masyarakat dan potensi lokal. Ini penting untuk keberhasilan koperasi,” terangnya.
Sebanyak 90 ASN disiapkan untuk mendukung program ini di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, dan wilayah Kabudaya.
Mereka akan bertugas hingga lima tahun guna menjaga keberlanjutan operasional koperasi desa.
“Kehadiran ASN ini sebagai pengawal sistem. Mereka memastikan tata kelola berjalan baik dan transparan,” imbuhnya.
Di sisi lain, kendala sumber daya manusia mulai terasa. tidak semua PPPK memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPMD akan berkoordinasi dengan BKPSDM Nunukan guna mencari skema penyesuaian.
“Kita akan cari solusi terbaik. Kalau tidak memungkinkan, kita buka opsi lulusan diploma hingga SMA agar kebutuhan pendamping tetap terpenuhi,” ungkapnya.
Dia menegaskan koperasi desa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Koperasi ini bukan sekadar program, tapi strategi menguatkan ekonomi desa. Kita ingin masyarakat punya akses usaha dan distribusi yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menekankan, koperasi harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.
“Harapannya koperasi ini bisa menjadi tempat pemasaran produk lokal sekaligus pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, wilayah Kecamatan Krayan belum tersentuh pembangunan koperasi karena masih tahap persiapan.
Pemkab memastikan pembangunan akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah.
“Kita mulai dari wilayah yang siap lebih dulu. Krayan tetap masuk rencana dan akan menyusul,” pungkasnya.
