Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Persoalan kewenangan pembangunan masih menjadi kendala dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kota Tarakan.
Sejumlah usulan warga terkait perbaikan jalan lingkungan, semenisasi hingga pembangunan drainase belum seluruhnya dapat diakomodasi melalui program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 yang digelar Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, di Kota Tarakan, Kamis (12/11/2026).
Dalam reses tersebut, Jufri menerima berbagai keluhan masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan kondisi infrastruktur di lingkungan tempat tinggal. Mulai dari jalan yang membutuhkan semenisasi, peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase hingga penanganan penyaringan air di kawasan dengan kontur tanah miring.
Namun, banyaknya kebutuhan warga tidak serta-merta bisa direalisasikan melalui anggaran provinsi. Sebab, setiap program pembangunan harus mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Jufri mengatakan, arahan Gubernur Kaltara menegaskan bahwa setiap program yang diusulkan kepada pemerintah provinsi harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan. Karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” kata Jufri kepada MataKaltara.com Sabtu (14/11/2026).
Dia mengakui, kondisi tersebut kerap menjadi dilema bagi anggota legislatif ketika menerima aspirasi masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan infrastruktur lingkungan mendesak untuk ditangani. Namun di sisi lain, tidak semua ruas jalan dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Jufri mencontohkan, ruas jalan di Kota Tarakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada dan Jalan Lingkar.
Sementara itu, sejumlah jalan RT maupun jalan tanah yang banyak diusulkan warga berada di luar kewenangan provinsi.
Kondisi ini membuat aspirasi masyarakat harus disesuaikan dengan instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan tersebut.
Meski demikian, Jufri menegaskan aspirasi warga tetap menjadi bahan perjuangan melalui jalur koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, persoalan infrastruktur lingkungan perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Banyak yang disampaikan masyarakat, terutama terkait jalan lingkungan dan drainase. Ini tentu menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.
