Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, ketepatan waktu pengerjaan tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan proyek.
“Setiap pekerjaan harus memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengejar agar proyek selesai, tetapi kualitasnya juga harus benar-benar diperhatikan,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, proyek infrastruktur dengan anggaran besar akan menjadi pemborosan apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai standar. Terlebih, kerusakan yang muncul akibat rendahnya kualitas pekerjaan berpotensi menimbulkan kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan.
Karena itu, Djufrie meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperketat pengawasan sejak proses pengerjaan dimulai hingga proyek dinyatakan selesai.
Pengawasan tersebut harus memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, baik dari sisi volume, spesifikasi teknis maupun batas waktu penyelesaian.
“Jangan sampai terjadi keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan kontraktor pelaksana agar menjalankan tanggung jawab secara profesional. Kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak harus dipenuhi, sehingga tidak ada pekerjaan yang diselesaikan secara asal-asalan demi mengejar batas waktu.
Menurut Djufrie, kualitas infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, konektivitas wilayah hingga pelayanan publik. Apalagi, Kaltara masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat akses antardaerah dan membuka keterisolasian sejumlah wilayah.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif,” pungkasnya.
