Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Perubahan data desil kesejahteraan sosial membuat sejumlah warga Nunukan resah. Mereka khawatir perubahan status tersebut berdampak pada hilangnya akses terhadap bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka.
Persoalan ini mencuat saat Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 melalui program Legislator Menyapa di Gang Agape, Kabupaten Nunukan.
Sejumlah warga mengeluhkan perubahan status desil yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi keluarga sebenarnya. Mereka khawatir tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan pemerintah, meskipun kondisi ekonomi masih membutuhkan perhatian.
Merespons keresahan tersebut, Arming membuka jalur pengaduan bagi warga yang mengalami ketidaksesuaian data desil. Ia meminta masyarakat tidak pasrah apabila perubahan status kesejahteraan justru membuat mereka kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.
“Kalau masyarakat merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan mengajukan sanggahan melalui kantor lurah atau desa. Jangan dibiarkan begitu saja. Jika masih mengalami kesulitan, silakan sampaikan kepada saya agar bisa kita bantu mencari jalan keluarnya,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, persoalan perubahan data kesejahteraan harus ditangani secara serius. Sebab, status desil menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Ia mengingatkan, ketidaksesuaian data berpotensi menimbulkan persoalan ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.
Dampaknya juga dapat merembet ke sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang membutuhkan berpotensi menghadapi kendala dalam mengakses program beasiswa apabila perubahan status desil memengaruhi persyaratan penerima.
Karena itu, Arming mendorong masyarakat segera memeriksa status data kesejahteraannya. Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, warga diminta memanfaatkan mekanisme sanggahan melalui pemerintah kelurahan atau desa.
Ia juga mempersilakan masyarakat menyampaikan langsung persoalan tersebut kepadanya apabila menemui kendala dalam proses pengaduan.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru kehilangan akses bantuan karena data yang tidak sesuai. Kalau ada kendala, sampaikan kepada saya agar bisa kita bantu mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Arming menegaskan, aspirasi yang disampaikan warga dalam agenda reses tidak boleh berhenti sebagai catatan. Persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus dikawal agar mendapat perhatian dari instansi pemerintah terkait.
Ia memastikan tetap membuka komunikasi dengan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pendampingan dalam menyampaikan sanggahan maupun memperjuangkan perbaikan data kesejahteraan.
“Bagi saya, mengabdi kepada masyarakat bukan hanya hadir ketika reses, tetapi bagaimana setiap aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan. Tulus Mengabdi Untuk Rakyat adalah komitmen yang harus terus dijaga,” pungkasnya.
