Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, memastikan berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan, akan dikawal agar mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan setelah dirinya turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, Sabtu (14/11/2026).
Sejumlah persoalan mendasar disampaikan warga. Mulai dari genangan air dan banjir tahunan, kebutuhan pengerukan sungai, pemasangan sheet pile, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.
Beragam usulan tersebut memperlihatkan masih adanya kebutuhan infrastruktur yang harus mendapat perhatian pemerintah. Masyarakat menginginkan aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam pertemuan, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam program pembangunan.
Achmad Djufrie menegaskan, reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
”Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD. Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).
Politisi Gerindra itu menyebut, seluruh masukan warga akan menjadi bahan perjuangan melalui mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD. Termasuk mendorong agar usulan tersebut mendapat ruang dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, mendengar langsung keluhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
”Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, saya kembali turun langsung untuk mendengar apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan akan terus mengawal aspirasi yang telah dihimpun agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
”Saya mendengar, mencatat, dan akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan. Karena pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
