Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Rahmawati, menerima kunjungan silaturahim jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/06/2026).
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang dinilai penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
Rombongan DPRD Kaltara yang hadir terdiri dari Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain, Muhammad Nasir, Ladullah, Moh. Nafis, dan Komarudin.
Dalam suasana penuh keakraban, berbagai isu yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah perbatasan dibahas secara terbuka, mulai dari penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM hingga peningkatan akses pendidikan.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah penguatan peran BUMD Migas Kaltara Jaya melalui kerja sama dengan Pertamina untuk pengembangan jaringan Pertashop di Kalimantan Utara.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menilai langkah tersebut dapat menjadi peluang strategis bagi daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan Pertashop yang dikelola melalui BUMD tidak hanya berpotensi memberikan keuntungan usaha bagi daerah, tetapi juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional pemerintah melalui skema harga industri.
“BUMD harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Jika kerja sama ini dapat diwujudkan, manfaatnya bukan hanya untuk peningkatan PAD, tetapi juga memperkuat pelayanan sektor energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/06/2026).
Selain sektor energi, perhatian juga diberikan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menyampaikan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam memperluas program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya di wilayah perbatasan.
Menurut Nasir, masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi kendala dalam proses sertifikasi halal, baik dari sisi pendampingan, informasi maupun pembiayaan.
Padahal, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
“Banyak produk UMKM kita memiliki kualitas yang baik dan berpotensi berkembang lebih besar. Namun mereka membutuhkan dukungan agar proses sertifikasi halal lebih mudah dan terjangkau. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan UMKM merupakan langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan usaha.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltara Komarudin menyoroti pentingnya peningkatan kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Kalimantan Utara.
Menurutnya, program bantuan pendidikan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah perbatasan. Masih banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan agar dapat terus bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Komarudin menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat dukungan bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rahmawati menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan DPRD Kaltara.
Ia menilai berbagai usulan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus diperjuangkan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi antara DPR RI dan DPRD menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dibanding daerah lainnya.
“Silaturahim seperti ini sangat penting untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat dari daerah. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan UMKM, peningkatan akses pendidikan, serta pengembangan BUMD merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
