Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, yang menyebut capaian itu sebagai hasil dari kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah Kabupaten Nunukan kembali meraih opini WTP. Ini tentu menjadi capaian yang patut disyukuri karena menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai aturan,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (27/05/2026).
Meski demikian, Arpiah menegaskan opini WTP bukan berarti pemerintah daerah boleh berpuas diri.
Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.
“WTP ini jangan hanya dilihat sebagai prestasi administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Ia menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap harus diperkuat agar program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan supaya penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan dasar lainnya,” jelasnya.
Arpiah juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat mempertahankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program kerja.
“Ke depan kita tentu ingin kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat. Jangan sampai setelah mendapat WTP justru lengah dalam pengawasan dan administrasi,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan berintegritas.
“Kita berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik demi mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan yang lebih maju dan pelayanan publik yang semakin optimal,” pungkasnya.
