Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tarakan.
Rapat yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tersebut dipimpin Ketua Pansus Dino Andrian didampingi Sekretaris Pansus Herman serta anggota Pansus lainnya dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat berlangsung selama dua hari, 23–24 April 2026, di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.Dino menegaskan, rapat ini merupakan tahapan penting setelah monitoring lapangan yang dilakukan Pansus.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan data yang disampaikan OPD benar-benar sesuai dengan kondisi riil.
“Validasi data ini penting agar laporan kinerja pemerintah tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” kata Dino kepada MataKaltara.com, Sabtu (25/04/2026).
Sejumlah OPD hadir memaparkan capaian program, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian hingga keuangan daerah.
Pansus menyoroti kesesuaian antara target program, realisasi anggaran, serta dampaknya bagi masyarakat.
Herman menambahkan, proses klarifikasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis DPRD.
“Kami ingin rekomendasi yang lahir benar-benar berbasis data dan mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Hasil pembahasan dijadwalkan akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah di Kalimantan Utara.
Untuk diketahui, rapat ini digelar dua hari sejak 23 April hingga 24 April. Di hari pertama, sejumlah OPD hadir secara bergantian memaparkan capaian program dan menjawab temuan Pansus.
Instansi yang hadir di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
Pada hari kedua, pembahasan berlanjut dengan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
