Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Panitia Khusus LKPj DPRD Kalimantan Utara menegaskan bahwa kelengkapan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah daerah.
Sekretaris Pansus LKPj, Herman, menekankan bahwa rekomendasi DPRD harus berbasis data yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami membutuhkan data yang komprehensif dari seluruh OPD. Tanpa data yang utuh, rekomendasi yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran,” kata Herman kepada MataKaltara.com, Sabtu (25/04/2026).
Dalam rapat klarifikasi tersebut, OPD diminta memaparkan capaian program sekaligus menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi sepanjang pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.
Ketua Pansus, Dino Andrian, menyebut forum ini menjadi ruang evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Dari diskusi ini kita bisa memetakan persoalan secara lebih jelas, mulai dari program yang berjalan baik hingga yang masih membutuhkan perbaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya berisi catatan evaluasi, tetapi juga arah perbaikan kebijakan agar program pembangunan ke depan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hasil pembahasan akan dibawa ke rapat paripurna DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.
Untuk diketahui, rapat ini digelar dua hari sejak 23 April hingga 24 April. Di hari pertama, sejumlah OPD hadir secara bergantian memaparkan capaian program dan menjawab temuan Pansus.
Instansi yang hadir di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
Pada hari kedua, pembahasan berlanjut dengan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
