Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan, kini menjadi atensi DPRD Kaltara.Hal itu dilihat dari rapat dengar pendapat digelar di Kantor DPRD Kaltara, Senin (20/04/2026).
Rapat itu menitikberatkan solusi pada penguatan pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebab, hal itu menjadi langkah konkret mencari jalan keluar atas persoalan distribusi BBM yang terus dikeluhkan masyarakat.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama anggota dewan Ruman Tumbo, Listiani, dan Ladullah. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bulungan Tasa Gung, perwakilan Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta komunitas Gabungan Supir Bulungan (Gasbul).
Dalam forum tersebut, DPRD menilai salah satu akar masalah antrean panjang di SPBU adalah lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan.
Kondisi ini dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan penyaluran yang berdampak langsung pada panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
“Penguatan pengawasan di setiap SPBU harus menjadi prioritas agar distribusi BBM berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Mudain kepada MataKaltara.com, Kamis (23/04/2026).
DPRD menilai, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama antara pengelola SPBU, aparat pengawas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan.
Sinergi lintas pihak dinilai penting agar pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami meminta seluruh pihak hadir tidak hanya dalam rapat, tetapi juga dalam implementasi di lapangan. Pengawasan harus nyata, terukur, dan berkesinambungan,” jelasnya.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya dugaan praktik pengisian berulang oleh kendaraan tertentu yang memperpanjang antrean masyarakat umum.
Praktik tersebut dinilai harus segera dihentikan melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
“Penyaluran BBM harus sesuai peruntukan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dirugikan,” ujarnya.
Penataan sistem antrean juga menjadi fokus penting dalam pembahasan. DPRD meminta pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertib, jelas, dan mudah diawasi.
“Kami mendorong adanya sistem antrean yang terpantau, baik secara manual maupun digital. Tujuannya agar tidak terjadi kekacauan dan pelayanan bisa lebih merata,” ungkapnya.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi distribusi BBM di setiap SPBU. Informasi terkait kuota harian, waktu pengiriman, hingga ketersediaan stok diminta agar disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Transparansi adalah kunci. Ketika masyarakat tahu kondisi stok dan jadwal distribusi, potensi kepanikan dan antrean panjang bisa ditekan,” ucapnya.
DPRD berharap aparat keamanan dapat ikut berperan aktif menjaga ketertiban di lapangan, terutama pada jam-jam rawan antrean.
“Kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk memastikan antrean berjalan tertib serta mencegah potensi konflik di lokasi SPBU,” ungkapnya.
DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan tata kelola distribusi BBM di daerah.
Evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dijalankan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Harus ada perubahan nyata agar masyarakat mendapatkan pelayanan BBM yang lebih baik,” pungkasnya.
