Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga statistik dalam membangun sistem perencanaan yang berbasis data.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (09/06/2026), turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan target dan program semata.
Menurutnya, seluruh kebijakan harus dibangun di atas data yang akurat dan dapat dipercaya.
“Di era sekarang, data adalah senjata pembangunan. Daerah yang memiliki data lengkap akan lebih mudah menyusun kebijakan yang tepat, menarik investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Alimuddin kepada MataKaltara.com, Selasa (09/06/2026).
Ia mengatakan Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia membutuhkan basis data yang kuat untuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang sedang dijalankan.
Mulai dari pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, hingga mendorong investasi, seluruhnya membutuhkan dukungan informasi yang valid.
“Pemerintah tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dan kebutuhan itu hanya bisa diketahui melalui data yang akurat,” ujarnya.
Alimuddin menilai Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru yang selama ini belum terpetakan secara optimal.
Selain itu, hasil sensus juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan dunia usaha, tingkat produktivitas ekonomi masyarakat, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha di daerah.
“Kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka kita harus mengetahui siapa yang tumbuh dan siapa yang masih tertinggal. Di sinilah pentingnya sensus ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPS, pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pendataan.
“Ini bukan hanya tugas BPS. Ini adalah tanggung jawab bersama. Semakin baik kualitas data yang dihasilkan, semakin besar manfaat yang akan dirasakan masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Alimuddin berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan basis data ekonomi yang kuat untuk mendukung pembangunan Kalimantan Utara dalam jangka panjang.
“Kita ingin pembangunan di Kaltara benar-benar berbasis fakta, bukan asumsi. Karena itu Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” pungkasnya.
