DPRD Kaltara

Dari Kota hingga Krayan, Syamsuddin Arfah Ingin Akses Bacaan Merata

×

Dari Kota hingga Krayan, Syamsuddin Arfah Ingin Akses Bacaan Merata

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kesenjangan akses bahan bacaan masih menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara (Kaltara).

Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah perkotaan, pedalaman, perbatasan hingga kepulauan membuat pemerataan fasilitas literasi membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Kaltara melalui Panitia Khusus (Pansus) IV yang mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi hingga disetujui untuk disahkan.

Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan regulasi tersebut harus mampu menjawab kesenjangan akses pengetahuan yang selama ini berpotensi dialami masyarakat di wilayah terpencil.

Menurutnya, kesempatan mendapatkan bahan bacaan berkualitas harus terbuka bagi seluruh anak di Kaltara, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal. Anak-anak di perkotaan maupun kawasan perbatasan seperti Krayan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan.

“Jangan sampai akses terhadap buku dan bahan bacaan hanya mudah didapatkan di wilayah perkotaan. Anak-anak di pedalaman dan perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bahan bacaan berkualitas,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi disusun sebagai landasan kebijakan untuk memperkuat ekosistem literasi di Kaltara.

Pengembangannya tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat membaca, tetapi juga harus didukung ketersediaan buku, perpustakaan, taman bacaan serta pembinaan pelaku perbukuan.

Syamsuddin juga menyoroti pentingnya buku bermuatan lokal. Menurutnya, kekayaan sejarah, bahasa daerah, kebudayaan dan kearifan lokal Kaltara harus mendapat ruang dalam bahan bacaan yang tersedia di sekolah maupun masyarakat.

“Buku yang dikembangkan juga harus memperkenalkan identitas daerah. Sejarah, budaya, bahasa dan kearifan lokal Kaltara perlu diwariskan melalui bahan bacaan agar generasi muda mengenal daerahnya sendiri,” ujarnya.

Selain pemerataan bahan bacaan, regulasi tersebut diharapkan memberikan ruang pembinaan bagi penulis, penerjemah dan pelaku industri perbukuan lokal. Dengan demikian, pengembangan literasi juga dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah.

Namun, Syamsuddin mengingatkan bahwa pengesahan regulasi tidak boleh berhenti pada capaian administratif. Pemerintah provinsi harus memastikan aturan tersebut diterjemahkan menjadi program konkret, memiliki dukungan anggaran dan menjangkau seluruh wilayah.

“Yang paling penting adalah implementasinya. Jangan sampai Perda sudah disahkan, tetapi tidak diikuti program dan penganggaran yang jelas. Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page