Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Penguatan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi prioritas pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Program yang mendorong produktivitas petani, nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 warga itu, sejumlah usulan berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat disampaikan secara langsung.
Di antaranya bantuan sarana dan prasarana UMKM, bantuan bibit ikan air tawar, serta pembangunan jalan tani untuk menunjang aktivitas pertanian.
Nasir yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kaltara menilai, kebutuhan tersebut memiliki hubungan langsung dengan upaya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana masyarakat bisa meningkatkan produktivitas dan memperoleh penghasilan yang lebih baik.
“Kalau kita membantu masyarakat agar usahanya berkembang, petaninya bisa berproduksi lebih baik, dan pelaku UMKM bisa meningkatkan penghasilannya, maka manfaatnya bukan hanya sesaat. Kita sedang berupaya memperkuat kemandirian ekonomi keluarga,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, bantuan pemerintah harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya.
Dukungan sarana usaha, misalnya, harus mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan usahanya.
Begitu pula bantuan bibit ikan air tawar. Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mendorong kegiatan produktif masyarakat, bukan hanya bantuan yang berhenti pada saat penyerahan.
Sementara pembangunan jalan tani dinilai penting untuk memperlancar aktivitas pertanian dan mendukung akses masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Nasir menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat program pemberdayaan ekonomi kehilangan perhatian. Justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus semakin selektif memilih kegiatan yang memberikan manfaat nyata.
“Program-program yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat harus mendapat perhatian. Kita harus melihat dampaknya, apakah benar-benar membantu masyarakat meningkatkan penghasilan dan memperkuat ekonomi keluarganya,” ujarnya.
Ia memastikan aspirasi terkait UMKM, pertanian, dan perikanan yang disampaikan warga Selisun akan dicatat dan dipetakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara, Nasir berharap kebijakan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
